JAYAPURA , BPT.com- Di Provinsi Papua, sanitas layak baru mencapai 40,31 persen. Sedangkan sanitasi tidak layak masih jauh lebih banyak yakni sekitar 59,69 persen.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Jeffry Christiaan Koloay disela-sela kegiatan Refleksi Akhir Tahun Pembangunan Sektor Air Minum dan Sanitasi di Provinsi Papua, di Hotel Horison Entrop, Kamis (9/12/21).
“Secara luasan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang belum terlaksana, bahwa sanitasi di Papua masih banyak sanitasi yang perlu perhatian,” katanya.
Hasil refleksi ini, Jeffry sampaikan akan coba ditindaklanjuti pada tahun 2022 nanti mengingat jumlah sanitasi layak masih lebih sedikit daripada sanitasi yang tidak layak.
Ia beberkan beberapa kendala terciptanya sanitasi layak salah satunya adalah tingkat kesadaran dari masyarakat akan pentingnya sanitasi masih minim. “Jadi kesadaran masyarakat harus dibangun bahwa sanitasi sangat penting. Kenapa di Papua termasuk daerah tinggi stunting? Karena sanitasinya kurang jadi salah satu penyebab,” bebernya.
Akibat dari sanitasi yang kurang layak, maka menjadi penyebab masyarakat buang air besar sembarangan (BABS) dan mengakibatkan diare dan juga stunting.
“Ini semua satu rangkaian, jadi upaya yang harus dilakukan adalah kita berusaha dan berupaya agar masyarakat stop BABS, lalu kita beri edukasi kepada masyarakat bahwa sanitasi ini penting supaya tidak ada yang BABS. Mari kita buang air besar pada tempatnya, jangan sembarang tempat,” himbau Jeffry.
Selain itu, kendala lainnya adalah geografis dan pendistribusian air bersih “Kalau masalah air bersih, kita masalahnya karena tempat tinggal yang jauh, jadi pipanisasi untuk pendistribusiannya itu yang sulit karena jauh,” jelasnya.
Sementara itu, Kabupaten Mamberamo Tengah yang menjadi salah kabupaten yang mendapat penghargaan terkait sanitasi layak.
“Ini bukti penghargaan diberikan bukan hanya karena saya tapi dibelakang saya banyak orang-orang hebat yaitu ada kepala-kepala bidang, kepala-kepala seksi dan staf yang hebat,” kata Kepala Dinas Kesehatan Mamberamo Tengah, Marten Sagrim.
Ia berpesan harus adanya kerjasama dari segala pihak agar sanitasi yang layak dan sehat dapat tercipta dan berjalan diseluruh kabupaten/kota di Papua.
“Awalnya program sanitasi di Mamteng tidak pernah terpikirkan karena tidak ada sumber air yang tersedia. Kalaupun ada, itu dibawah lembah dan tidak bisa dialirkan ke penampungan. Sehingga dengan adanya kehadiran UNICEF pertama kali walaupun Mamteng bukan daerah lokus UNICEF, tapi kami masuk dalam binaan UNICEF sejak tahun 2019,” ujarnya.
“Di tahun 2022, dari dinas PUPR sudah menyediakan dana khusus untuk penyediaan air bersih untuk pemukiman warga. Sehingga kami bisa melihat jamban-jamban keluarga yang bersih, bantuan dari Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah setempat serta penyediaan air bersih yang memadai,” sambungnya. (FA)
