Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Forum Demokrasi dan Keadilan Papua (FDKP) menggelar aksi damai di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan ketidaknetralan Bawaslu dalam proses penyelenggaraan Pemilu di Papua.
Koordinator FDKP, Hendrik Yance Udam mengatakan, Bawaslu memiliki peran vital dalam menjaga integritas Pemilu.
“Jika Bawaslu mengambil keputusan yang keliru, hal tersebut berpotensi memicu konflik besar di Papua,” tegas pria yang akrab di sapa HYU kepada awak media usai melakukan orasi di Kantor Bawaslu Papua, Selasa (19/8/2025).
“Kami hadir untuk memberikan tekanan politik agar Bawaslu tidak bermain dua kaki. Jangan satu kaki di penyelenggara, satu kaki lagi menjadi bagian dari tim sukses salah satu pasangan calon,” terang HYU.
Lebih lanjut, HYU mengungkapkan bahwa pihaknya mencurigai adanya dugaan keterlibatan salah satu komisioner Bawaslu dalam tim sukses tertentu, yang menurutnya dapat mencederai proses demokrasi.
Aksi damai ini diikuti oleh sekitar 200 orang massa. Namun, HYU menyebutkan bahwa jumlah peserta aksi bisa bertambah jika tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu.
“Kalau tidak ada respon yang baik, kami siap turunkan hingga 2.000 orang untuk menggelar aksi lanjutan. Ini demi mencegah potensi konflik yang bisa timbul akibat ketidakadilan dalam proses Pemilu,” tandasnya.
Menanggapi aksi tersebut, anggota Bawaslu Provinsi Papua, Amandus Situmorang, menyatakan bahwa pihaknya tetap menjalankan tugas pengawasan Pemilu sesuai prosedur.
“Kami melaksanakan pengawasan tahapan Pemilu dengan baik dan benar. Kehadiran massa kami anggap sebagai bentuk dukungan moril agar kami semakin optimal dalam menyelesaikan tahapan rekapitulasi penghitungan suara,” ujar Amandus.
Ditambahkan Amandus, saat ini tahapan Pemilu sudah berada pada tahap akhir, yaitu rekapitulasi perolehan suara dari sembilan kabupaten/kota, dengan satu kabupaten yang masih dalam proses, yakni Kabupaten Biak.
