Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Fraksi Partai Golkar DPR Papua menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna II DPR Papua, Rabu (10/12/2025). Pandangan umum tersebut dibacakan oleh H. Jayakusuma.
Dalam laporannya, Fraksi Golkar menyoroti sejumlah poin penting terkait postur APBD Papua 2026 yang memuat total pendapatan sebesar Rp2,03 triliun, sementara total belanja daerah mencapai Rp2,27 triliun, sehingga menghasilkan defisit Rp239,17 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama.
Postur APBD Papua 2026 mencakup:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp563,46 miliar
Pendapatan Transfer: Rp1,46 triliun
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp2,16 miliar
Total Pendapatan: Rp2,03 triliun
Sementara dari sisi belanja, terdiri atas:
Belanja Operasi: Rp2,04 triliun
Belanja Modal: Rp81,43 miliar
Belanja Tidak Terduga: Rp10 miliar
Belanja Transfer: Rp138,67 miliar
Total Belanja: Rp2,27 triliun
Golkar menilai penurunan signifikan pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan indikator yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
“Penurunan sebesar Rp2,165 miliar ini sangat mempengaruhi estimasi pendapatan daerah. Kami meminta penjelasan dari sektor mana saja penurunan ini terjadi,” ujar Jayakusuma.
Selain itu, lanjut kata Jayakusuma, Golkar menyoroti besarnya ketergantungan Papua pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026, Golkar menilai pemerintah provinsi harus melakukan terobosan untuk meningkatkan kemandirian fiskal.
“Pemerintah daerah perlu memaksimalkan pengelolaan aset dan mencari sumber pendapatan baru agar program prioritas pembangunan tidak terganggu,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga mendorong Gubernur Papua untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka memperjuangkan tambahan transfer dana maupun program-program nasional yang relevan untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir pandangan umum, Fraksi Golkar berharap masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan APBD Papua 2026.
“Semoga laporan ini bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan program strategis untuk Papua,” tutup Jayakusuma.
