Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua memprioritaskan pembangunan dan peningkatan infrastruktur di sejumlah wilayah, terutama untuk mendukung sektor pertanian, perikanan, konektivitas jalan, serta penyediaan air bersih.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Natir Renyaan, mengatakan sejumlah program infrastruktur diarahkan ke kawasan pertanian dan perikanan, antara lain di Depapre, Kepulauan Yapen, Waropen, dan Keerom.
“Untuk pertanian, ada pengembangan padi di Keerom dan Bonggo. Kemudian untuk perikanan, kita juga mendorong pengembangan pelabuhan perikanan di Depapre,” kata Natir, kepada awak media usai rapat kerja bersama Komisi IV DPR Papua, dalam rangka pembahasan RKUA dan RPPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026, Rabu (23/9/2026).
Menurutnya, Dinas PUPR juga memberikan perhatian terhadap penanganan kawasan rawan banjir di Kota Jayapura, termasuk pembangunan sarana pendukung untuk mengurangi dampak banjir.
Selain itu, peningkatan jalan dan penyediaan air bersih terus dilakukan di Kabupaten Supiori dan Biak. Penanganan terhadap bencana longsor dan banjir juga menjadi bagian dari pekerjaan infrastruktur melalui pembangunan talud dan pemasangan bronjong.
Natir menyebutkan, progres fisik sejumlah proyek yang bersumber dari APBD Induk 2026 telah mencapai sekitar 95 persen. Namun, progres keuangan baru berada di kisaran 40 persen.
“Untuk progres fisik sudah sekitar 95 persen, sementara keuangan sekitar 40 persen. Kami terus berkoordinasi dengan pihak keuangan agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.
Natir menambahkan, penyediaan air bersih menjadi salah satu fokus Dinas PUPR ke depan. Sejumlah kawasan yang menjadi sasaran antara lain Polimak Dua dan Sibergony dengan dukungan anggaran sekitar Rp5 miliar.
Dinas PUPR juga berencana memberikan bantuan material untuk pembangunan rumah di sejumlah kabupaten. Namun, pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta kebijakan efisiensi yang berlaku.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Papua, Wagus Hidayat, mengatakan pihaknya mendukung program pembangunan yang dijalankan Dinas PUPR Papua.
Menurutnya, dalam pembahasan perubahan anggaran, Dinas PUPR mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp227 miliar untuk mendukung pembangunan tahun 2026.
“Kami memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas PUPR dan seluruh jajarannya. Pada perubahan ini mendapatkan tambahan kurang lebih Rp227 miliar,” kata Wagus.
Ia berharap tambahan anggaran tersebut benar-benar diarahkan untuk program pembangunan yang menjadi prioritas dan dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
Wagus juga menekankan pentingnya sinergi antara DPR Papua dan Dinas PUPR sebagai mitra kerja agar pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai rencana dan selesai tepat waktu.
“Kami berharap sinergitas antara DPR sebagai mitra dengan PUPR bisa menciptakan pekerjaan yang segera terealisasi dengan baik. Kami dari DPR sangat mendukung kerja-kerja yang dilakukan PUPR,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara terukur dan pembayaran disesuaikan dengan progres fisik di lapangan.
“Dinas PU tidak akan gegabah membayar sesuatu yang fisiknya tidak ada. Artinya, pembayaran akan dilakukan sesuai progres,” tegasnya.
Menurut Wagus, pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran diperlukan agar tidak terjadi sisa anggaran serta seluruh pekerjaan yang telah diprogramkan dapat diselesaikan sesuai target.
