Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Komisi IV DPR Papua mendukung program Dinas Perhubungan Provinsi Papua dalam meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi masyarakat melalui pengembangan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, serta fasilitas pendukung di delapan kabupaten dan satu kota. Di Provinsi Papua.
Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR Papua bersama Dinas Perhubungan Papua dalam rangka pembahasan RKUA dan RPPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026, selain itu untuk menyelaraskan program pembangunan dan pelayanan publik pada 2026.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perhubungan Papua, Dr. Sapari, mengatakan rapat koordinasi tersebut penting untuk memastikan program pemerintah daerah dapat berjalan secara sinergis antara eksekutif dan legislatif.
“Kami mengapresiasi Komisi IV, khususnya Pak Ketua, sebagai mitra kami. Hari ini kami mengadakan rapat koordinasi agar kita bisa berjalan beriringan antara teman-teman DPR dan pemerintah,” kata Sapari, kepada awak media, Rabu (23/9/2026).
Menurutnya, pada 2026 Dinas Perhubungan Papua akan mendukung program Gubernur Papua, terutama dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Program kita pada 2026 adalah mendukung penuh Pak Gubernur, terutama beberapa infrastruktur yang berhubungan dengan pelabuhan dan bandara, serta fasilitas jalan,” ujarnya.
Sapari menyebut, fasilitas pendukung jalan, termasuk penerangan jalan umum (PJU), juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sapari berharap dukungan Komisi IV DPR Papua dapat memperkuat sinergi dalam pelaksanaan berbagai program di lapangan.
“Kami berharap Komisi IV terus memberikan support kepada kami, sehingga nanti kita bisa bersinergi dalam program-program yang ada di lapangan,” katanya.
Sapari juga mengungkapkan pemerintah terus mempersiapkan operasional Bandara Udara Botawa. Sejumlah fasilitas pendukung masih perlu ditingkatkan agar bandara tersebut dapat difungsikan secara optimal.
“Kita berharap bandara ini sudah akan difungsikan. Di tahun depan sudah bisa operasional,” katanya.
Menurut Sapari, sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan antara lain peningkatan fasilitas terminal, akses jalan menuju bandara, drainase, serta fasilitas pendukung lainnya.
Sapari menyebut panjang runway yang tersedia saat ini sekitar 700 meter dan telah dapat digunakan secara fungsional.
“Runway-nya saat ini kurang lebih 700 meter. Sudah bisa dibangun dan bisa fungsional. Tinggal beberapa fasilitas pendukung, termasuk drainase dan akses masuk ke bandara,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, mengatakan pihaknya mendukung program Dinas Perhubungan yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.
Joni meminta agar program pembangunan dan pelayanan transportasi tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi menjangkau seluruh delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua.
“Program yang dilakukan Dinas Perhubungan kita dukung karena langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada prinsipnya kami mendukung dan meminta program ini menyeluruh untuk delapan kabupaten dan satu kota,” kata Joni.
Ia mencontohkan program penerangan jalan umum yang menurutnya perlu menjangkau seluruh wilayah sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pekerjaan-pekerjaan pelayanan umum seperti lampu jalan harus menyentuh seluruh kabupaten dan kota, sehingga pelayanannya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Joni juga menyatakan dukungan terhadap pembangunan akses menuju bandara yang diharapkan dapat memperkuat konektivitas antardaerah.
“Kami Komisi IV DPR Papua mendukung penuh agar ada akses bandara ke Kabupaten Waropen, sehingga semua kabupaten dan kota bisa terlayani,” katanya.
Menurut Joni, pembangunan infrastruktur transportasi merupakan bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan memperlancar konektivitas antarwilayah di Papua.
Ia menegaskan Komisi IV DPR Papua akan terus mendorong kebijakan pemerintah daerah agar program pembangunan transportasi dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Saya selaku Ketua Komisi IV mendukung kebijakan Bapak Gubernur. Kita sama-sama mendorong agar pembangunan bandara Botawa bisa terwujud, sehingga perjalanan masyarakat dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.
