Foto : Suasana rapat kerja Komisi II DPR Papua bersama mitra OPD dilingkungan Pemprov Papua yang berlangsung di Hotel Horison Kota Jayapura, Selasa 2 November 2021. (foto TA).
Jayapura, BTP,com – Ketua Komisi II DPR Papua yang membidangi perekonomian, Mega MF Nikijuluw berharap APBD Induk tahun 2022 mengalami penambahan anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rumpun ekonomi yang menjadi mitra dari Komisi II.
Menurut Mega, hal ini sangat beralasan mengingat dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 kemarin, sangat menyedot anggaran yang cukup besar sehingga semuanya terserap dalam perhelatan PON XX.
“ Ya, mudah-mudahan dalam APBD Induk tahun 2022 kita bisa melihat ada penambahan anggaran bagi setiap mitra OPD rumpun perekonomian,” kata Mega kepada wartawan usai menggelar rapat kerja bersama mitra OPD di Hotel Horison Kota Jayapura, Selasa (3/11/2021).
Di bagian lainnya, Mega menyebut, kendati saat ini data base dari BI dan tingkat nasional bahwa angka kemiskinan masih tinggi di Papua yang dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang naik. Namun, kenyataan di lapangan, masyarakat masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
“Apalagi masih sering terjadi konflik di kabupaten atau daerah yang membuat perekonomian terpuruk. Untuk itu kami juga meminta agar pemerintah daerah lebih memperhatikan perekonomian yang ada di 29 kabupaten/kota di Papua. Kami juga meminta Pemprov Papua memberikan prioritas bagi OPD rumpun ekonomi dengan memberikan porsi anggaran yang besar. Apalagi, sudah beberapa tahun ini, konsentrasi APBD Papua sudah difokuskan untuk PON dan Peparnas serta penanggulangan Covid-19,” terang Mega.
Dalam rapat kerja bersama mitra itu, Politisi PDIP ini membeberkan serapan anggaran untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua hingga memasuki awal November 2021, sudah mencapai 60 persen lebih.
“Memang ada penambahan setelah APBD Perubahan sekitar Rp 5 miliar untuk program pengadaan bibit sapi dan babi yang merupakan aspirasi dari DPR Papua. Ya kita harap bisa mencapai target dan selesai pada akhir tahun ini,” harapnya.
Sedangkan, untuk Dinas Perindagkop dan Naker Provinsi Papua, diakui Mega, masih sangat rendah pencapaian serapan anggarannya yang hanya 26 persen. Mega pun berharap kedua OPD ini mampu memaksimalkan kinerjanya agar tercapai target yang telah ditetapkan.
“Ya, harapan kami jika target mereka tercapai, tentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua melalui program – program yang dilaksanakan mitra OPD itu, termasuk industry rumah tangga juga industry kelompok barista atau rumah kopi,” harapnya.
Mega mengakui masih banyak program program yang belum dilaksanakan oleh mitra OPD. Misalnya daerah rawan pangan, sehingga Komisi II DPR Papua juga meminta pemerintah dalam hal ini Gubernur untuk memperhatikan hal tersebut.
“Kita ini kaya lo, tapi masih disebut daerah rawan pangan. Ini kan lucu. Ini covid sudah melandai PON XX juga sudah selesai, setidaknya anggaran bisa dikembalikan lagi, karena harapan kami memang seperti itu sehingga rakyat juga tidak selalu hidup dalam kemiskinan karena imbas dari perekonomian yang kian terpuruk. Makanya harus ada penambahan anggaran bagi OPD rumpun ekonomi yang menjadi mitra Komisi II DPR Papua. Apalagi dengan tingkat pengangguran yang tinggi dikarenakan Covid. Jadi, harapan kami supaya pemerintah dapat melihat dapat melihat hal ini juga,”tutup Mega. (TA)
