Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan Kementerian Sosial secara resmi mengoperasikan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi nasional Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Cristian Sohilait, menegaskan bahwa meskipun program ini berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial, pelaksanaannya tetap melibatkan Dinas Pendidikan secara aktif.
“Kami berkolaborasi penuh. Pendidikan tidak bisa diabaikan karena kurikulum dan guru ada di bawah tanggung jawab kami,” ujar Sohilait kepada wartawan di Jayapura, Rabu (13/8/2025).
Saat ini, Sekolah Rakyat di kawasan Tanah Hitam, Jayapura, telah beroperasi dengan jumlah siswa mencapai 100 orang, yang berasal dari Kabupaten Yapen dan Kota Jayapura.
“Baru-baru ini kami mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah ke Atas 29 di Tanah Hitam. Fasilitasnya sangat bagus. Kami berharap anak-anak bisa betah dan fokus belajar dengan baik,” tambahnya.
Selain di Tanah Hitam, Sekolah Rakyat juga telah dibuka di wilayah Pasir Dua untuk jenjang SMP dengan kapasitas serupa, yakni 100 siswa. Sementara di Serui dan Biak, kegiatan belajar sementara dilakukan di Balai Diklat dan gedung BKPSDM, sambil menunggu pembangunan fisik dimulai pada September mendatang.
Setiap Sekolah Rakyat idealnya memiliki sembilan guru, yang direkrut langsung oleh Kementerian Sosial. Dua di antaranya adalah guru tetap dari Kebumen dan Jepara yang kini telah aktif mengajar di Tanah Hitam.
Fasilitas sekolah dilengkapi dengan sistem asrama, pengawas, pendamping, kepala sekolah, dapur umum, serta aula untuk kegiatan bersama. Sohilait juga menekankan pentingnya pembentukan karakter dan kemandirian siswa dalam lingkungan asrama.
“Anak-anak yang awalnya tidak terbiasa hidup berkelompok, kini dalam waktu tiga minggu sudah bisa melipat baju sendiri, menyusun tempat tidur, dan bangun pukul 05.00 pagi untuk olahraga,” ungkapnya.
Kementerian Sosial menargetkan pendirian 159 titik Sekolah Rakyat yang akan mulai beroperasi pada September 2025. Program ini diharapkan mampu menampung total 15.370 siswa dengan dukungan 6.849 tenaga pendidik.
Lima lokasi di Papua yang telah aktif menjalankan program ini meliputi Jayapura, Biak Numfor, Sarmi, Kepulauan Yapen, dan Serui.
