Jakarta,Beritapapuaterkini.com – Pelantikan Gubernur Papua Mathius Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen (MDF–AR) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (8/102025), tidak sekadar menjadi seremoni politik formal.
Momen tersebut dinilai sarat dengan makna filosofis kebangsaan dan menjadi simbol rekonsiliasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Juru Bicara Gubernur Papua terpilih, Dr. Muhammad Rifai Darus, menyebut pelantikan di jantung kekuasaan negara itu merepresentasikan bentuk komunikasi politik deliberatif antara negara dan rakyat. Ia menilai, dalam kerangka pemikiran Jürgen Habermas, kekuasaan memperoleh legitimasi melalui pengakuan timbal balik antara negara dan masyarakat.
“Pelantikan di Istana Negara menandai kesetaraan simbolik antara Jakarta dan Papua — antara kekuasaan dan harapan. Ini pesan kuat bahwa Papua tidak lagi dipandang sebagai pinggiran, melainkan bagian penting dari rumah besar Indonesia,” ujar Rifai di Jakarta.
Lebih lanjut, Rifai mengaitkan peristiwa tersebut dengan teori keadilan John Rawls, yang menekankan prinsip fairness atau keadilan yang merata. Menurutnya, negara menunjukkan komitmen untuk memperlakukan seluruh wilayah secara setara serta memberi ruang bagi kehormatan politik dan kesejahteraan sosial tanpa membedakan asal-usul dan latar budaya.
Rifai juga menilai, filosofi terdalam dari pelantikan itu justru berakar pada nilai khas politik Indonesia, yakni kasih yang menembus perbedaan.
“Kasih itulah yang menyatukan semua kelompok dan kepentingan. Ia menghubungkan keberagaman etnis dan iman di Tanah Papua serta menjadi jembatan dalam dinamika pembangunan,” ucapnya.
Ia menegaskan, kepemimpinan Mathius Fakhiri–Aryoko Rumaropen mencerminkan kolaborasi antara pengalaman, kearifan lokal, dan semangat baru rakyat Papua. Dari Istana Negara, kata Rifai, kembali ditegaskan semangat membangun Papua dengan hati yang tulus dan politik yang mempersatukan.
“Ini fajar baru yang terbit dari ufuk timur Indonesia. Harapan untuk Papua yang lebih cerah masih ada. Mari bergandeng tangan membangun masa depan anak cucu kita,” tutup Rifai.
Pelantikan tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan politik Papua, menandai babak baru hubungan yang lebih harmonis antara pusat dan daerah, serta membuka lembaran harapan bagi kemajuan dan keadilan di Tanah Papua.
