Jakarta, BeritaPapuaTerkini.com – Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Rabu (12/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Fakhiri secara resmi mengajukan program mudik bersubsidi dan berasuransi (BEBAS) untuk Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, serta mendorong peningkatan konektivitas antarwilayah di Tanah Papua.
Kunjungan kerja itu diterima langsung oleh Wakil Menteri Perhubungan RI, Suntana. Gubernur Fakhiri hadir bersama sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Papua, di antaranya Kepala Inspektorat Papua Danny Korwa, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Papua Andry, Kepala Dinas Pendidikan Christian Sohilait, Plt. Kepala BKD Jimmy Wanimbo, Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Suzana Wanggai, serta Juru Bicara Gubernur Rivai Darus.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Fakhiri menyoroti kondisi geografis Papua yang menantang dan berdampak langsung pada mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pelayanan publik di berbagai daerah. Ia menegaskan perlunya dukungan kebijakan transportasi dari pemerintah pusat untuk menjawab tantangan tersebut.
“Papua memiliki kondisi geografis yang menantang. Dukungan kebijakan subsidi transportasi akan membantu masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah dan merata, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujar Gubernur Fakhiri.
Program BEBAS (Bersubsidi dan Berasuransi) diusulkan untuk meringankan beban biaya transportasi masyarakat Papua selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Program ini mencakup subsidi transportasi laut dan darat di sejumlah rute utama.
Untuk transportasi laut, rute yang diusulkan yakni pelabuhan Biak (tujuan Biak, Pulau Numfor, dan Kabupaten Supiori), Pelabuhan Serui (Kabupaten Yapen), Pelabuhan Waren (Kabupaten Waropen), Pelabuhan Teba (Kabupaten Mamberamo, dengan tujuan Kasonaweja, Bormeso, dan dermaga sungai lainnya)
Sementara untuk transportasi darat, yakni Kota Jayapura – Kabupaten Sarmi (melalui Bonggo, Betaf, Finyabor, Mararena, Arbais), Kabupaten Jayapura – Demta, Yapsi, dan Kaureh (via Genyem), Jayapura – Airu (via Senggi, Nawa, dan Tupru), Biak – Supiori (melalui Biak Timur dan Biak Barat).
Gubernur Fakhiri juga menyinggung keterbatasan kapasitas fiskal dalam APBD Tahun Anggaran 2026, yang menyebabkan sejumlah program strategis konektivitas belum dapat dijalankan secara optimal. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua meminta dukungan pembiayaan infrastruktur dan kebijakan subsidi transportasi dari Kementerian Perhubungan.
“Kami berharap program ini memberikan manfaat nyata, seperti meningkatkan rasa keadilan sosial, mempercepat akses layanan publik, mendorong aktivitas ekonomi lokal, menurunkan biaya logistik, serta memperluas pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua,” kata Fakhiri.
Pemerintah Provinsi Papua berharap, dengan dukungan pemerintah pusat, wilayah Papua akan semakin terhubung dan mampu mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai sektor
