Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua menggelar rapat koordinasi bersama pengurus DPD tingkat II se-Papua, sebagai langkah awal konsolidasi organisasi pasca terbentuknya kepengurusan baru.
Ketua DPD I Partai Golkar Papua, Mathius D. Fakhri, mengatakan rapat tersebut merupakan kewajiban pengurus provinsi setelah menerima Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
“Hari ini kami melaksanakan kewajiban sebagai pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Papua. Setelah kemarin terpilih dan menerima SK, sesuai perintah DPP kami harus bergerak cepat, karena agenda politik sudah mulai berjalan pada Maret,” kata Mathius usai rapat koordinasi di kantor DPD Partai Golkar, Kamis (29/1/2026).
Fakhiri menjelaskan, DPD Golkar Papua menunjuk pelaksana tugas (Plt) di tingkat kabupaten dan kota karena kepengurusan sebelumnya telah demisioner. Para Plt diberi waktu 14 hari untuk melaksanakan musyawarah daerah (Musda).
“Dalam waktu 14 hari, kami harapkan Musda di kabupaten dan kota bisa selesai. Selanjutnya, saya sebagai ketua akan melantik ketua-ketua definitif. Mereka juga memiliki kewajiban membentuk kepengurusan hingga tingkat kelurahan dan kampung,” ujarnya.
Fakhiri menargetkan seluruh proses konsolidasi internal rampung pada Februari 2026, sehingga pada Maret seluruh agenda politik partai dapat berjalan dan segera dilaporkan ke DPP.
Menurutnya, konsolidasi internal menjadi kunci utama untuk memperkuat Partai Golkar di Papua. Ia menegaskan seluruh pengurus harus segera bekerja, bukan hanya menunggu arahan.
“Kami ingin semua pengurus merapatkan barisan, menyelesaikan konsolidasi internal, dan bekerja sampai ke akar rumput. Harapan kami, Partai Golkar semakin besar dan kuat di Provinsi Papua,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Mathius juga menyinggung isu pemekaran daerah. Ia menilai pemekaran harus dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
“Saya sebagai gubernur memahami betul kondisi keuangan Provinsi Papua. Anggaran kita terbatas, sementara beban belanja pegawai sangat besar. Jika terjadi pemekaran tanpa perhitungan matang, justru bisa menyengsarakan masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Mathius menegaskan pihaknya tidak menolak pemekaran daerah. Namun, ia menilai saat ini bukan waktu yang tepat.
“Kami tidak anti pemekaran. Tetapi Indonesia saat ini belum dalam kondisi ideal. Kita harus membangun dulu, meningkatkan pendapatan daerah, baru kemudian memikirkan pemekaran. Ini kami sampaikan juga kepada DPP sebagai masukan,” pungkasnya.
