Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Majelis Rakyat Papua (MRP) menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri. Dukungan itu disampaikan dalam pertemuan dan dialog bersama jajaran Pemerintah Provinsi Papua di Kota Jayapura, Rabu (6/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Fakhiri menegaskan komitmennya menjalankan pemerintahan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat asli Papua.
Fakhiri mengatakan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga representatif kultural seperti MRP menjadi hal penting untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai sektor di Papua.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan MRP menjadi fondasi penting dalam mengawal berbagai program strategis daerah, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, serta pembangunan infrastruktur yang merata guna mewujudkan Papua Cerah,” kata Fakhiri.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan MRP terhadap program-program Pemerintah Provinsi Papua.
Sementara itu, Ketua MRP Provinsi Papua, Nerlince Wamuar, menyatakan dukungan yang diberikan lembaganya bukan sekadar simbolis, melainkan disertai komitmen untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua (OAP).
Menurut Nerlince, komunikasi dan dialog antara pemerintah daerah dengan MRP perlu terus diperkuat agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
“Dialog berkelanjutan perlu dilakukan sehingga aspirasi masyarakat tetap tersalurkan secara baik dalam setiap proses pengambilan keputusan,” kata Nerlince.
Ia berharap pertemuan tersebut menjadi awal penguatan hubungan kelembagaan yang lebih solid demi mendorong pembangunan Papua yang adil, berkelanjutan, dan memiliki daya saing.
Dengan dukungan resmi dari MRP, Pemerintah Provinsi Papua dinilai memiliki landasan yang lebih kuat dalam menjalankan program-program prioritas pembangunan, sekaligus memastikan setiap kebijakan tetap selaras dengan nilai budaya dan kebutuhan masyarakat Papua.
