Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Papua, Yanni, menilai paradigma pengelolaan potensi pertanian dan perikanan di Papua perlu mengalami perubahan besar. Menurutnya, HKTI bersama pemerintah daerah harus mengambil peran lebih proaktif dalam mendampingi petani dan peternak untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas akses pasar.
Hal tersebut disampaikan Yanni di sela-sela Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Provinsi Papua yang berlangsung di Swiss-Belhotel Express Jayapura, Kamis (1/10/2026).
“Jangan sampai kita diurus oleh petani, tapi kita yang harus mengurus petani. Petani di Papua memiliki potensi yang sangat luar biasa karena tanah kita begitu subur. Apa saja yang ditanam pasti bertumbuh dengan sangat luar biasa, sehingga bersama-sama kita harus proaktif mendampingi,” kata Yanni.
Ia mengatakan, salah satu persoalan yang masih dihadapi petani di Papua adalah terbatasnya akses pasar yang terintegrasi. Kondisi tersebut diperparah dengan kendala distribusi antardaerah, sehingga hasil pertanian terkadang menumpuk di satu wilayah dan berujung pada kerugian bagi petani.
Yanni mencontohkan kondisi yang pernah ditemuinya di Merauke sebelum adanya pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Saat itu, produksi pertanian cukup melimpah, namun hasil panen menghadapi kendala untuk didistribusikan ke wilayah lain yang membutuhkan.
“Saat sebelum DOB saya pernah turun ke Merauke, dan melihat bagaimana hasil pertanian yang sangat berlebih namun terkendala persoalan distribusi untuk bisa mencari pasar keluar. Nah, hal ini yang perlu mendapatkan perhatian bersama,” ujarnya.
Menurut Yanni, persoalan distribusi tidak dapat diselesaikan oleh petani seorang diri. Dibutuhkan formula bersama yang mampu menciptakan sistem logistik yang efisien, sekaligus memberikan keuntungan yang adil bagi seluruh pihak.
HKTI Papua, kata dia, akan mendorong lahirnya skema distribusi yang dapat menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian dengan wilayah yang membutuhkan pasokan pangan.
Salah satu gagasan yang sedang dikaji adalah penerapan sistem subsidi silang distribusi antarwilayah di Papua. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah, instansi terkait, serta perusahaan-perusahaan besar juga dinilai perlu dibangun untuk memperkuat rantai pasok hasil pertanian.
“Harus dipikirkan bagaimana solusi-solusinya agar bisa terjadi subsidi silang. Kita pikirkan satu formula yang efisien yang tidak merugikan pihak-pihak manapun, misalnya dengan PT Freeport atau perusahaan-perusahaan besar, dengan catatan harus efisien dan tidak merugikan pihak-pihak manapun,” paparnya.
Yanni menegaskan, penguatan sektor pertanian dan perikanan merupakan bagian penting dalam membangun ketahanan pangan di Papua. Menurutnya, kekuatan sebuah bangsa yang berdaulat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pertahanan dan persenjataan, tetapi juga oleh kemampuan menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat.
Karena itu, sembilan DPC HKTI yang baru dilantik diharapkan segera bergerak ke lapangan untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi petani, peternak, dan pelaku usaha pertanian di masing-masing wilayah.
“Kesembilan DPC HKTI yang baru saja dilantik ini mengemban amanat dan tanggung jawab besar untuk bergerak cepat, turun ke lapangan, serta menjadi motor penggerak utama dalam mengoptimalkan potensi agraris Papua menuju ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan,” pungkasnya.
