Jakarta,Beritapapuaterkini.com – Kebijakan afirmasi bagi putra-putri asli Papua dalam penerimaan aparatur pemerintahan, baik di kementerian maupun institusi TNI dan Polri, memiliki arti strategis bagi penguatan kehadiran negara di Tanah Papua. Keterlibatan orang asli Papua dalam institusi negara dapat membangun kepercayaan, memperpendek jarak antara pemerintah pusat dan masyarakat, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang kelak mengabdi di daerahnya sendiri.
Pandangan tersebut disampaikan Yanni, anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, setelah menerima sejumlah putra-putri Papua yang mengikuti seleksi calon taruna dan taruni sekolah kedinasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pertemuan berlangsung di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Yanni menerima mereka bersama jajaran Komite Eksekutif lainnya, termasuk Felix Wanggai dan Paulus Waterpao. Para peserta datang menyampaikan pengaduan setelah dinyatakan tidak lolos seleksi.
Menurut Yanni, peristiwa tersebut perlu menjadi perhatian kementerian terkait agar kebijakan afirmasi benar-benar memberikan ruang bagi putra-putri asli Papua. Dalam pengumuman penerimaan calon taruna dan taruni Tahun Anggaran 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memang telah mencantumkan formasi afirmasi bagi putra-putri Papua dari enam provinsi di Tanah Papua.
Yanni menegaskan, afirmasi perlu dipahami sebagai kebijakan yang memiliki tujuan lebih luas daripada hanya membuka akses penerimaan. Negara perlu memberi kesempatan kepada putra-putri Papua untuk masuk, tumbuh, dan mengambil bagian dalam institusi pemerintahan.
“Mereka bisa menjadi jembatan hidup antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Setelah menyelesaikan pendidikan dan menjalankan tugas, mereka juga bisa kembali mengabdi di tanah Papua,” kata Yanni.
Investasi Pertahanan Nonmiliter
Yanni memandang penempatan putra-putri asli Papua di berbagai kementerian dan institusi negara sebagai investasi pertahanan nonmiliter. Menurut dia, kekuatan negara di Papua juga dibangun melalui kepercayaan masyarakat, keterlibatan orang asli Papua dalam pemerintahan, serta hubungan yang dekat antara pusat dan daerah.
“Menerima putra-putri Papua ini sama dengan investasi pertahanan nonmiliter. Mereka akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah sekaligus jembatan hidup bagi masyarakat di daerah,” ujarnya.
Yanni bahkan mengusulkan agar setiap kementerian memberi ruang bagi putra-putri asli Papua untuk terlibat dalam jajaran aparatur negara. Yanni memberikan gambaran, jika masing-masing dari 48 kementerian menerima 10 orang asli Papua, akan ada 480 orang yang memperoleh kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam pemerintahan.
Keterlibatan itu, menurut Yanni, penting agar orang asli Papua ikut berada dalam proses penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Mereka tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga ikut menentukan arah pembangunan yang menyangkut kehidupan masyarakatnya.
Keberadaan aparatur asli Papua di kementerian juga dapat memperkuat jangkauan pemerintah hingga ke kabupaten dan wilayah pelosok.
“Mereka dapat dilibatkan dalam kunjungan kerja, menyerap aspirasi, serta mengumpulkan informasi langsung dari masyarakat. Masuk ke wilayah-wilayah yang sulit diakses orang non OAP,” katanya.
Yanni menilai pendekatan seperti ini diperlukan karena kebijakan yang dirancang di pusat kerap menghadapi tantangan ketika diterapkan di wilayah Papua. Kehadiran orang-orang yang memahami seluk beluk kondisi daerah akan membantu pemerintah membaca persoalan secara lebih utuh. Karena itu, ia juga mendorong agar kesempatan pendidikan kedinasan dibuka seluas-luasnya bagi putra-putri Papua, termasuk mereka yang bercita-cita masuk TNI dan Polri. Kesempatan tersebut harus dilihat sebagai bagian dari investasi jangka panjang negara dalam membangun kepercayaan dan menyiapkan kader-kader Papua yang dapat mengabdi di wilayahnya sendiri.
Gagasan mengenai pertahanan nonmiliter ini sebelumnya disampaikan Yanni dalam forum dialog bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam forum tersebut, ia menjelaskan pentingnya pendekatan nonmiliter dalam memperkuat kehadiran negara dan membangun hubungan dengan masyarakat Papua.
Menurut Yanni, pertahanan negara tidak selalu dibangun dengan kekuatan senjata. Di Papua, salah satu investasi strategisnya adalah memberi ruang kepada putra-putri asli Papua untuk masuk ke institusi negara.
“Putra-putri asli Papua bisa masuk menentukan kebijakan, dan mengabdi kepada masyarakatnya. Mereka akan menjadi kekuatan negara di level rakyat Papua sekaligus penopang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Yanni.
