Jayapura, BPT.com, – Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan. Politik, Hukum dan HAM, Laurezus Kadepa mengapresiasi kebijakan Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan menggunakan diplomasi militer dan pendekatan humanis untuk menyelesaikan masalah di Papua dalam fit and properties calon Panglima TNI yang dilakukan di DPR RI.
Selain itu, legislator Papua ini juga mengapresiasi Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono yang mendukung pendekatan dialog dalam mengatasi konflik di Papua.
“Kami apresiasi itu, karena itu yang kami minta selama ini bahwa pola kebijakan Negara untuk Papua lebih menggunakan pendekatan militer di Papua perlu dievaluasi sesuai permintaan kami selama ini dalam kebijakan keamanan. Jadi, kami sangat apresiasi kebijakan Pangdam. Tanggapannya luar biasa, itu kami terima dan setuju,” kata Laurenzus Selasa (16/11/2021).
Apalagi kata Kadepa, pernyataan Pangdam XVII/Cenderawasih selaras dengan kebijakan Panglima TNI yang baru, Jenderal Andika Perkasa, yang akan melakukan pendekatan baru ke Papua.
“Jadi, menurut saya dua petinggi militer itu, saya nilai selaras dan patut diapresiasi, terutama kebijakan Negara soal Papua harus didialogkan, tidak boleh lagi dengan menggunakan pendekatan militer,”tegasnya.
Untuk itu Laurenzus menyarankan harus ada pendekatan dan solusi lain, selain menggunakan pendekatan keamanan atau militer yang lebih humanis dan manusiawi dipandang semua orang.
Namun itu juga menyoroti adanya penempatan militer dalam jumlah yang besar yang terus terjadi, hingga mengakibatkan pengungsian termasuk di Kiriwok hingga PNG.
“Itu harus berkomitmen bersama-sama bahwa ke depan tidak boleh ada orang mengungsi karena perang,” ucapnya.
Dengan adanya konsep dialog, maka semua pihak harus menghentikan penembakan di Papua dan mencari jalan kedua belah ketemu.
“Kalau mau bicara Papua Merdeka dan NKRI itu tarafnya Negara, tapi kita mau bicara bagaimana rakyat mau hidup aman dan nyaman di kampungnya masing-masing. Itu menurut saya, karena hari ini ada yang mau makan dan minum serta sekolah saja susah, karena masih ada konflik,” paparnya.
Terkait soal siapa yang fasilitasi dialog? Laurenzus mengatakan, jika soal dialog kedua belah pihak dengan ideologinya masing-masing itu, itu harus mencari format yang bisa sekali dialog langsung menuntaskan masalah.
“Jadi, kira-kira siapa yang diundang pihak Papua dengan Negara, lalu pihak ketiganya siapa, itu urusan kedua belah pihak. Tapi soal pengiriman militer yang mengakibatkan masyarakat mengungsi itu yang harus diseriusi,” tekannya. ( TA)
