Jayapura, BPT.com : Komisi V DPR Papua bidang Kesehatan dan Pendidikan, baru-baru ini menerima banyak keluhan dan aspirasi dari masyarakat terkait leletnya pelayanan dan kurangnya fasilitas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok 2 Jayapura.
Denga adanya keluhan itu, Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa didampingi Angota Komisi V DPR Papua diantaranya Hengky Bayage, Namantus Gwijangge, Decky Nawipa, Nason Utty dan Elly Wonda juga staf ahli Komisi V DPR Papua, langsung merespon cepat dengan turun melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di RSUD Jayapura, Senin 22 November 2021.
Dari hasil kunjungan kerja atau Sidak ini, Komisi V DPR Papua juga telah menemukan sejumlah permasalahan yang ada di didalam ruang lingkup RSUD Jayapura itu.
“Sidak kami hari ini, untuk kebutuhan RSUD Jayapura sebagai rumah sakit rujukan yang harus kita lengkapi, meskipun sudah disampaikan secara tertulis oleh direktur dalam pertemuan, tetapi karena saat ini ada pengaduan sehingga kami sidak, dan ternyata banyak hal yang harus kita lihat di RSUD Jayapura,” kata Timiles.
Temuan paling utama, menurut Timiles, yaitu untuk Radiologi baik CT Scan maupun MRI yang perlu ditambah peralatannya maupun lokasinya harus dipindahkan ke gedung yang lebih dekat dengan IGD RSUD Jayapura, sehingga penanganan pasien lebih cepat dan koordinasi kerja lebih cepat.
Pasalnya, petugas tersebut bekerja sesuai prosedur, sementara pasien yang ditangani cukup banyak, sehingga mengakibatkan terjadi penumpukan pasien, untuk itu penanganannya harus dipercepat dan tidak lambat.
“Setelah kami lihat, ternyata dari sisi ruangan radiologi sudah tidak layak dan kecil, juga alat sangat terbatas. Setelah kita Tanya alat ini jika tambah, maka tenaganya juga harus ditambah. Saya kira memang harus ditambah juga, sehingga diharapkan managemen melihat hal ini dengan cermat, mengingat peralatan itu sangat penting,”ungkapnya.
Tak hanya itu, temuan lainnya yaitu alat pemeriksaan pemeriksaan AIDS atau anti AIDS, terkendala lantaran kekurangan reagen untuk pemeriksaan pasien.
“Kami sudah ketemu dokternya dan kami tanyak. Apa ini karena kekurangan alat atau kekurangan uang?. Dokter bilang bahwa pemeriksaan anti AIDS ini kekurangan reagen, yang dialami secara nasional. Reagen ini pengadaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan,” ujar Timiles.
Akibatnya, pasien terpaksa yang akan melakukan pemeriksaan Anti AIDS harus dirujuk ke laboratorium swasta setelah mendapat rujukan KPS.
“Jadi, yang bermasalah sekarang itu disitu. Jadi, kami Komisi V DPR Papua sudah ketemu masalah. Nah, ini kita akan konfirmasi ke direktur, apakah uangnya kurang, alatnya tidak ada atau perlu cari di luar,” jelasnya.
Komisi V DPR Papua juga menemukan laporan adanya pemeriksaan kultur yang sudah hampir 1 tahun ini tidak bisa dilakukan. Hanya saja, belum diketahui secara pasti penyebabnya apa, padahal pemeriksaan kultur itu sangat penting bagi pasien.
Untuk itu, legislator Papua ini mengingatkan kepada managemen RSUD Jayapura untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat ke rumah sakit tersebut.
Sementara untuk ruang bersalin, Timiles Yikwa mengatakan, keluarga pasien sangat membutuhkan ruang tunggu yang ruangannya agak besar dan tertutup, sehingga ketika hujan mereka tidak basah.
“Mereka sampaikan kebutuhan itu. Saya pikir ini perlu ditanggapi, sehingga pasien juga tidak terganggu, ketika membutuhkan keluarga yang menjaganya, tinggal dipanggilkan,” tuturnya.
Ruang bersalin di RSUD Jayapura ini juga sangat membutuhkan toilet, lantaran hanya ada satu saja yang bisa digunakan, sementara pasien banyak.
“Toilet di ruang bersalin ini hanya satu, padahal ada banyak ruang. Airnya malam hari baru jalan, padahal air itu kebutuhan utama. Sehingga, keluarga pasien harus bawa air dengan jerigen dari rumah. Ini tidak benar karena kebutuhan pasien. Jadi, harus ada penambahan toilet dan memperbaiki air bersih di ruangan itu,” tandas Timiles. (TA)