Jayapura, BPT.Com – Anggaan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua mengalami penurunan di 2022. Hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat. Fakta itu terungkap dalam Rapat Paripurna Pembahasan Raperdasi Tentang APBD Papua Tahun Angggaran 2022 yang digelar DPR Papua, Kamis (16/12/2021).
Dalam sambutan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH yang diwakili Sekda Papua, DR M Ridwan Rumasukun menyampaikan Raperdasi ABPD 2022 oleh Sekda Papua, Ridwan Rumasukun, terungkap pendapatan daerah Provinsi Papua pada RAPBD 2022 dianggarkan sebesar Rp 8,9 triliun lebih.
Ia menambahkan, pada rancangan APBD 2022 dialokasikan belanja daerah sebesar Rp 9,8 triliun lebih, mengalami penurunan dari APBD Induk 2021 yang sebesar Rp 17,5 triliun.
“Penerimaan pembiayaan berasal dari SILPA sebesar Rp 979 miliard lebih mengalami penurunan sebesar Rp 2,04 triliun lebih dibandingkan APBD Induk 2021 sebesar Rp 3,021 triliun,” bebernya.
Ridwan menyatakan, dalam rancangan APBD tahun anggaran 2022 ini merupakan program kerja Pemerintah Provinsi Papua yang selanjutnya akan dibahas bersama pihak Eksekutif dan Badan Anggaran Legislatif DPR Papua, atas dasar pertimbangan dan kemampuan keuangan daerah yang diperkirakan dapat diterima sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.
“Tapi kami menyadari bahwa belum semua harapan seluruh masyarakat maupun Dewan yang terhormat, mampu kami wujudkan dalam pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Gubernur Lukas Enembe menambahkan, jika hal tersebut lebih ditimbulkan oleh kondisi-kondisi obyektif karena adanya keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, yang tidak selalu mampu mengimbangi dinamika kebutuhan masyarakat yang terus bertumbuh di sisi yang lain.
“Sehingga ini perlu kerja keras dari semua pihak dalam rangka mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Papua, Yulianus Rumbairusi menuturkan, meskipun pendapatan tahun anggaran 2022 Provinsi Papua mengalami penurunan cukup signigfikan, ia berharap layanan kepada masyarakat Papua tetap berjalan.
“Kita harus tetap yakin dan memastikan jangakauan tangan pelayanan pemerintah tidak terhenti dan terus melayani masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua,” ujarnya.
Yulianus pun mengimbau fraksi-fraksi dan alat kelengkapan dewan dapat mencermati materi persidangan RAPBD Papua 2022 itu.
“Hal ini penting agar apa yang ditetapkan nanti benar-benar berpihak pada masyarakat Papua,” pungkasnya.(TA)
