Jakarta,Beritapapuaterkini.com – Gubernur Papua Mathius Fakhiri mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi 14.882 unit rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Papua.
Usulan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Selasa (11/11/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian PKP, Gubernur Fakhiri didampingi sejumlah pejabat tinggi Papua, di antaranya Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai, Plt. Kepala Dinas PUPR Papua Robert Awi, dan Juru Bicara Gubernur Papua Rivai Darus.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung program penyediaan perumahan rakyat.
“Kami tentu akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk perumahan yang merupakan terobosan dari Presiden Prabowo,” ujar Menteri Maruarar Sirait.
Maruarar juga menyoroti pentingnya pemanfaatan kawasan yang telah mendapat bantuan rumah subsidi, khususnya di daerah pesisir, agar dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata atau sentra ekonomi kreatif.
“Kami mau kawasan kumuh yang sudah dibantu prospeknya jangka panjang. Jangan sampai setelah dibantu dua atau tiga tahun kembali menjadi kumuh,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta adanya penyelarasan data antara Kementerian PKP dan Pemerintah Provinsi Papua terkait jumlah keluarga yang belum memiliki hunian layak.
“Pak Gubernur tolong perhatikan rakyat Papua. Data BPS yang diserahkan akan kami koordinasikan kembali melalui Kepala Dinas dan Dirjen kami agar bisa nyambung,” tambahnya.
Menteri Maruarar menjelaskan bahwa model pembiayaan dan desain rumah akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, agar program perumahan ini tidak hanya membangun fisik rumah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Mathius Fakhiri menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PKP dalam membantu penyediaan rumah layak huni di Papua.
“Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mendukung Program Strategis Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah sebagai bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan,” ujar Fakhiri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, jumlah penduduk Papua mencapai 1,1 juta jiwa, dengan sekitar 161 ribu jiwa tergolong miskin. Sebanyak 37,85 persen keluarga di Papua belum memiliki akses terhadap hunian layak, terutama di Kota Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Keerom.
Usulan pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi MBR di Papua mencakup sembilan kabupaten/kota, yakni:
Kota Jayapura (3.512 unit)
Kabupaten Keerom (2.504 unit)
Kabupaten Kepulauan Yapen (1.201 unit)
Kabupaten Jayapura (2.671 unit)
Kabupaten Supiori (1.046 unit)
Kabupaten Waropen (471 unit)
Kabupaten Sarmi (335 unit)
Kabupaten Mamberamo Raya (293 unit)
Kabupaten Biak Numfor (2.849 unit)
“Kami berharap usulan ini dapat segera ditindaklanjuti melalui kerja sama lintas kementerian agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat Papua, terutama yang berpenghasilan rendah,” pungkas Gubernur Fakhiri.
