Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Papua menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Papua 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 9 Kantor Gubernur Papua ini dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan BI Papua, Faturrahman, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen, S.P., M.Eng, bersama Forkopimda, pimpinan perbankan, pelaku usaha, akademisi, serta tokoh masyarakat, Kamis (13/11/2025).
Dalam sambutannya, Faturrahman mengungkapkan rasa syukur atas capaian inflasi yang tetap rendah dan stabil di wilayah Papua. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil nyata sinergi berbagai pihak dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) sejak gerakan ini digagas pada tahun 2022.
“Inflasi Kota Jayapura pada Oktober 2025 tercatat sebesar 0,53% (year-on-year), jauh di bawah sasaran nasional sebesar 2,5±1%. Pencapaian ini patut kita syukuri karena pada September 2022 inflasi Papua sempat mencapai 8,62%,” ujar Faturrahman.
Sejak Januari hingga Oktober 2025, BI Papua bersama TPID Provinsi dan Daerah Otonomi Baru telah melaksanakan 402 kali Gerakan Pangan Murah (GPM), dengan 273 di antaranya digelar di wilayah Papua. Kegiatan ini melibatkan rumah ibadah, kelompok tani, dan masyarakat umum. Selain itu, BI juga menyalurkan berbagai sarana dan prasarana pertanian seperti cultivator, mobile RMU, VIAR roda tiga, pompa air, dan sensor digital farming kepada delapan kelompok tani dan nelayan binaan.
BI juga aktif menggelar 14 pelatihan Good Agricultural Practices (GAP), termasuk budidaya bawang putih di Wamena, serta 6 kali High Level Meeting dan Capacity Building TPID di berbagai wilayah. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan memperluas jangkauan pasokan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026.
“Kami memastikan stok pangan strategis seperti beras, bawang merah, tomat, dan daging ayam ras aman menjelang Nataru. Hasil pemetaan kami, kelompok tani binaan di Jayapura dan Keerom siap panen cabai merah 4 ton, bawang merah 55 ton, dan padi 18 ton,” jelas Faturrahman.
Sebagai bagian dari strategi komunikasi publik pengendalian inflasi, BI Papua melibatkan generasi muda (Gen Z) melalui lomba konten edukasi inflasi berbahasa daerah dan lomba karya tulis ilmiah. Selain itu, kapasitas media massa juga diperkuat melalui kegiatan capacity building agar pemberitaan tentang ekonomi daerah lebih inklusif dan edukatif.
Acara pembukaan GNPIP 2025 juga dimeriahkan dengan Talkshow “Bincang Ketahanan Pangan: Petani Garda Membangun Negeri” yang menghadirkan pelaku pertanian muda, distributor, dan UMKM. Sebanyak 13 kelompok tani, 4 distributor sembako, serta 15 pelaku UMKM makanan dan minuman turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.
“Kami mengajak masyarakat bertransaksi secara digital menggunakan QRIS TAP, fitur terbaru dari QRIS untuk memudahkan pembayaran di Gerakan Pangan Murah dan stand UMKM,” tambah Faturrahman.
Lebih lanjut, BI Papua menilai penguatan sektor pertanian menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Papua memiliki lebih dari 22.730 petani muda dan milenial, namun sekitar 95% belum memanfaatkan teknologi modern dalam kegiatan pertanian.
Karena itu, BI mendorong penerapan smart farming dan Good Agricultural Practices (GAP) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil pertanian lokal.
“Ketahanan pangan adalah indikator penting negara yang kuat. Melalui kemandirian pangan, Papua dapat mendukung program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan penurunan stunting,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Arioko Rumaropen, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk terus bersinergi dengan lembaga perbankan, kementerian, dan sektor swasta dalam mendukung program nasional, termasuk pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui UMKM.
Menurutnya, langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah serta mendorong pertumbuhan sektor produktif di Papua.
“Pemerintah provinsi bersama mitra, baik kementerian terkait, lembaga perbankan, maupun pihak swasta, terus berupaya menggerakkan masyarakat dalam mendukung program-program nasional. Fokusnya pada pengendalian kemiskinan, pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, dan pembukaan lapangan kerja melalui kewirausahaan,” ujar Rumaropen.
Ia menambahkan, berbagai aksi yang dilakukan pemerintah saat ini telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas masyarakat Papua.
Selain itu, kerja sama dengan perbankan juga membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan akses permodalan dan kemudahan perizinan.
“Kehadiran perbankan dan lembaga keuangan menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah agar pelaku usaha kecil mendapatkan ruang berusaha yang lebih luas. Pemerintah ingin memastikan kemudahan akses perizinan, permodalan, hingga legalitas produk UMKM,” katanya.
Rumaropen menilai, kondisi perekonomian nasional yang turut berdampak pada Papua menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah provinsi dan kabupaten di wilayah Papua memperkuat sinergi dengan pihak perbankan dan swasta untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah.
Ke depan, pemerintah provinsi berencana menghadirkan berbagai layanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat, termasuk layanan perbankan dan perizinan terpadu, untuk mempermudah masyarakat dalam mengembangkan usaha.
“Kami ingin agar layanan keuangan dan perizinan bisa hadir langsung di tengah masyarakat. Dengan begitu, produk-produk UMKM Papua tidak hanya berhenti sebagai produk rumahan, tetapi bisa menembus pasar lokal bahkan nasional,” pungkasnya.
