Jakarta,Beritapapuaterkini.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri secara resmi membuka Temu Konsultasi Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Morrissey, Jakarta, Kamis (13/11/2025), menjadi ajang penting untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua.
Dalam sambutannya, Gubernur Fakhiri menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci keberhasilan implementasi Otsus. Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai langkah konkret dalam memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan Papua.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada MRP karena telah menciptakan ruang penting, di mana aspirasi moral rakyat Papua bertemu dengan instrumen kebijakan nasional,” ujar Fakhiri.
Fakhiri juga memaparkan visi kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen, yaitu Papua Cerah akronim dari Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni. Visi tersebut, katanya, berakar pada amanah Undang-Undang Otsus dan semangat rakyat Papua untuk maju dalam damai dan kesetaraan.
Untuk mewujudkan visi itu, pemerintah Provinsi Papua menetapkan tiga agenda utama pembangunan:
Percepatan konektivitas wilayah untuk mengatasi isolasi daerah, dengan filosofi bahwa “jalan dan jembatan harus menyatukan hati.”
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar generasi muda Papua tidak hanya unggul di pendidikan formal, tetapi juga tangguh dalam kehidupan sosial.
Peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan, karena kesehatan dipandang sebagai hak dasar, bukan kemewahan.
“Kesehatan adalah hak dasar agar rakyat hidup layak, sehat, dan bahagia,” tegas Fakhiri.
“Satu Tanah Papua” dengan Enam Gerbang Pembangunan.
Menanggapi pemekaran wilayah yang kini menjadikan Papua memiliki enam provinsi, Gubernur Fakhiri mengingatkan agar pembagian administratif tidak menjadi alasan untuk terpecah.
“Pembagian administratif tidak boleh menjadi pembatas kebersamaan. Papua adalah satu rumah besar – Satu Tanah Papua dengan enam pintu gerbang pembangunan dan satu tekad untuk sejahtera bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan Otsus tidak diukur dari besarnya dana yang digelontorkan, melainkan dari sejauh mana kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam mengelolanya.
“Otsus bukan sekadar dana yang turun dari Jakarta, tapi komitmen yang tumbuh dari hati untuk membangun dari Tanah Papua sendiri,” kata Fakhiri.
Gubernur berharap forum konsultasi tersebut dapat melahirkan gagasan konstruktif, kebijakan yang sinkron, serta komitmen kuat untuk memastikan Otsus benar-benar bermakna bagi masyarakat Papua.
Sementara itu, Ketua MRP Papua, Nerlince Wamuar, menegaskan pentingnya pertemuan ini bagi efektivitas kerja lembaganya. Menurutnya, MRP memiliki banyak tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan, namun semua itu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
“Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap pemerintah bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan Majelis Rakyat Papua,” ujar Nerlince.
Pertemuan ini diharapkan menjadi wadah komunikasi dua arah antara MRP dan pemerintah pusat, guna memperkuat peran MRP sebagai lembaga kultural yang menjaga martabat, hak, dan aspirasi masyarakat asli Papua.
