Jakarta,Beritapapuaterkini.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri bertemu dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan di Jakarta, Jumat (14/11). Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk menyinergikan program Pemerintah Provinsi Papua dengan pemerintah pusat, khususnya dalam pengelolaan potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata pesisir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Fakhiri hadir bersama sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Iman Djuniawal, Kepala Dinas Pendidikan Papua Christian Sohilait, Kepala Dinas Perikanan Kepulauan Yapen Daniel Reba, serta Juru Bicara Gubernur Papua Rivai Darus.
Dalam pertemuan itu, Fakhiri menekankan besarnya potensi maritim Papua. Ia menyebut Papua memiliki garis pantai yang sangat panjang, dengan hampir seluruh kabupaten/kota berada di wilayah pesisir, kecuali Kabupaten Mamberamo yang berpusat di kawasan sungai.
“Pertemuan hari ini fokus membahas strategi pengelolaan wilayah pesisir Papua yang sangat luas. Kami berharap upaya ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, tetapi juga membuka peluang besar di sektor pariwisata,” ujarnya.
Fakhiri optimistis pemanfaatan sumber daya kelautan yang terkelola dengan baik akan memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. “Destinasi wisata di Papua tidak kalah menarik dengan daerah lain. Jika potensi ini dimaksimalkan, hasilnya akan besar bagi daerah,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Gubernur mencontohkan koordinasi Pemprov Papua dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait penyediaan rumah layak bagi nelayan. Menurutnya, program tersebut selaras dengan berbagai inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Jika kolaborasi ini berjalan baik, masyarakat pesisir dan para nelayan akan tumbuh lebih baik,” terangnya.
Fakhiri menyampaikan, banyak kementerian menunjukkan perhatian besar Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan di kawasan timur Indonesia, khususnya Papua.
Ia menyebut kondisi ini sebagai momentum penting bagi Papua, untuk memperkuat posisi sebagai provinsi induk bagi daerah-daerah pemekaran baru.
“Momentum ini akan kami manfaatkan sebagai titik gerak, titik pangkal bagi provinsi-provinsi yang lahir dari Papua,” pungkasnya.
