Jakarta,Beritapapuaterkini.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan sejumlah usulan krusial kepada Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam pertemuan di Jakarta, Jumat (14/11/2025). Langkah ini dilakukan untuk mencari solusi atas tantangan berat pembangunan kesehatan di Papua yang dinilai belum berjalan optimal.
Gubernur Fakhiri mengungkapkan, rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan telah berdampak langsung pada tingginya angka kematian, kasus penyakit menular, prevalensi stunting, serta keterbatasan penanganan pasien dalam kondisi kritis.
“Kondisi ini diperparah dengan minimnya sarana prasarana dan tidak berfungsinya sejumlah alat kesehatan vital di rumah sakit rujukan kami,” ujarnya.
Menurut Gubernur, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov Papua pada APBD 2026, menyusul turunnya alokasi Transfer Ke Daerah (TKD), termasuk DAU, DAK, dana Otsus, dan Dana Tambahan Infrastruktur.
Meski begitu, Fakhiri menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pembangunan kesehatan berkualitas sebagai bagian dari visi “PAPUA CERAH” (Cerdas, Sejahtera, Harmoni). Ia juga mengapresiasi kebijakan afirmasi tenaga kesehatan Orang Asli Papua (OAP) serta program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kemenkes.
“Papua sudah saatnya menjadi etalase pelayanan kesehatan Indonesia di wilayah Pasifik,” tegasnya.
Dalam dokumen resmi yang disampaikan, Gubernur Fakhiri mengusulkan pengadaan peralatan medis vital bagi sejumlah rumah sakit, di antaranya, MRI, Microscope Neurosurgery, dan CT-Scan untuk RSUD Jayapura dan RSUD Abepura.
Pembangunan gedung layanan dasar KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi) di RSUD Jayapura dan RSJ Abepura
Ia juga mengajukan peningkatan status RSUD Abepura menjadi rumah sakit khusus rujukan Ibu dan Anak serta Infeksi Paru di wilayah Papua Raya, mengingat tingginya angka kematian ibu-anak serta penyebaran penyakit ISPA di Papua.
Sementara itu, RSJ Abepura yang menjadi satu-satunya RS Jiwa Tipe B di Papua meminta tambahan pasokan obat psikotropika dari Kemenkes.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Fakhiri turut mengevaluasi kemajuan sejumlah proyek strategis Kemenkes di Papua. Ia mengapresiasi penyelesaian proyek RSUP Jayapura (Rp633 miliar) dan RS Supiori (Rp53 miliar) pada Tahun Anggaran 2025.
Namun, ia menyoroti proyek lainnya yang masih berjalan lambat, antara lain:
RS Keerom (anggaran Rp122 miliar lebih) yang progresnya baru 50%
Labkesmas Tr2 Kabupaten Jayapura (Rp15 miliar) baru 25%
Labkesmas Keerom (Rp15 miliar) progres 10%
Selain itu, tiga proyek besar belum berjalan sama sekali, yakni:
RS Rodofabo Waropen (Rp150–200 miliar)
RS Mamberamo Raya (Rp300 miliar)
Pembangunan ruang Bio Safety Level 2 (BSL2) pada Labkesda Provinsi Papua
“Seluruh usulan ini kami harapkan mendapat perhatian serius Kementerian Kesehatan demi percepatan pembangunan kesehatan yang merata di Papua,” tegas Fakhiri.
Menanggapi hal tersebut, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan Kemenkes akan menindaklanjuti usulan yang diajukan Pemprov Papua.
Ia meminta Pemprov fokus lebih dulu pada pembenahan tiga rumah sakit utama yakni RSUD Jayapura, RSUD Abepura, dan RS Jiwa Abepura.
