Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Ketua DPR Papua Denny Henny Bonai, mendampingi Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri bersama Wakil Gubernur Arioko Rumaropen melakukan kunjungan kerja ke sejumlah pemukiman warga pesisir di Teluk Yosudarso, Kota Jayapura. Lokasi yang dikunjungi meliputi Kampung Kayu Pulau, Pulau Kosong, Weref, serta Kampung Vietnam, Sabtu (22/11/2025).
Ketua DPR Papua, Denny Henny Bonai, menjelaskan jadi kami sudah meninjau kondisi rumah layak huni masyarakat yang ada di daerah pesisir teluk yosudarso.
“Denny Bonai mengapresiasi apa yang dilakukan oleh gubernur, dan kami DPR Papua sangat mendukung,” terangnya kepada sejumlah awak media, Sabtu (22/11/2025).
Lebih lanjut kata Denny Bonai, kunjungan Gubernur Papua tadi ada kaitannya juga dengan hasil kunjungan gubernur ke sejumlah kementerian di Jakarta. Yang mana menghasilkan tindak lanjut penting terkait bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu hasilnya yakni perluasan kesempatan bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk mengusulkan penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan nilai rehabilitasi mencapai Rp 35 juta per rumah.
Menurut Denny, selama ini BSPS banyak diusulkan melalui jalur aspirasi. Namun, setelah komunikasi intensif antara Pemerintah Provinsi Papua, kementerian terkait, dan Fraksi Golkar DPR RI, mekanisme pengusulan kini semakin terstruktur dan saling terhubung. “Sudah konek semua, tinggal nanti kita lengkapi bukti-bukti dari daerah,” terangnya.
Kembali Denny menjelaskan, terkait bantuan rehab rumah ini, kementerian membutuhkan data valid terkait kondisi permukiman. Terutama kawasan kumuh yang telah menjadi sorotan dalam kunjungan Gubernur.
Kementerian Perumahan Rakyat sebelumnya telah menyerahkan satu titik lokasi yang terlihat sebagai kawasan kumuh untuk segera ditindaklanjuti. Gubernur diminta memilih area mana yang prioritas untuk diperbaiki.
Denny menegaskan data penerima bantuan harus sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan pemerintah. “Bukan hanya datang lalu dapat bantuan. Harus jelas kriterianya. Satu rumah dihuni berapa keluarga, apakah benar-benar tidak layak huni, dan lain-lain. Minggu depan BPS Papua dan balai perumahan akan turun untuk verifikasi,” terangnya.
Denny menambahkan, program ini tidak hanya difokuskan pada Kota Jayapura, tetapi akan diperluas ke seluruh daerah di Papua.
Setelah data rampung, kami DPR Papua akan turun langsung ke kabupaten dan kota untuk menyampaikan syarat dan mekanisme pengusulan bantuan.
Meski nilai bantuan mencapai Rp 35 juta per unit, dana tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan disalurkan dalam bentuk material bangunan.
“Teman-teman sudah paham, ini bukan uang tunai. Semua dalam bentuk barang,” tegasnya.
Denny turut menyinggung kondisi fiskal daerah yang semakin menantang akibat berkurangnya transfer dana dari pusat. Hal ini membuat pemerintah daerah perlu lebih aktif memanfaatkan peluang program kementerian, termasuk BSPS.
Dengan koordinasi yang semakin solid antara pemerintah daerah, DPR, dan kementerian, Denny berharap program rehabilitasi rumah dapat segera menyasar warga yang paling membutuhkan dan meningkatkan kualitas hunian di Papua.
