Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Seorang ibu hamil, Irene Sokoy, dan bayi yang dikandungnya meninggal dunia setelah diduga mengalami penolakan layanan medis di beberapa rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura. Tragedi ini memicu kemarahan keluarga dan sekaligus mendapat perhatian langsung dari Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, yang menyebut kasus tersebut sebagai bukti buruknya pelayanan kesehatan di Papua.
Irene Sokoy menghembuskan napas terakhir pada Senin (17/11/2025) sekitar pukul 05.00 WIT, setelah menjalani perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara, tanpa mendapatkan penanganan medis memadai.
Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey mertua almarhumah menceritakan bahwa Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu siang (16/11) di Kampung Hobong, Distrik Sentani. Keluarga kemudian membawa Irene menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
Namun sesampainya di RSUD Yowari, kondisi Irene yang memburuk tidak segera ditangani karena dokter tidak berada di tempat. Proses pembuatan surat rujukan pun disebut sangat lambat hingga hampir tengah malam.
“Pelayanan sangat lama. Hampir jam 12 malam surat belum dibuat,” ujar Abraham Kabey.
Setelah mendapat rujukan, keluarga membawa Irene ke RS Dian Harapan Waena. Namun, mereka mengaku kembali tidak mendapatkan layanan. Kondisi serupa terjadi saat keluarga menuju RSUD Abepura, yang disebut tidak memiliki dokter bertugas saat itu.
Perjalanan berlanjut ke RS Bhayangkara Kotaraja. Dokter sempat memeriksa rujukan, tetapi keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh dan hanya tersisa kelas VIP. Permintaan keluarga agar penanganan medis didahulukan ditolak.
“Bukan pertolongan yang diberikan, tapi kami diminta bayar uang muka,” ungkap Abraham.
Ambulans akhirnya diarahkan menuju RSUD Jayapura. Namun, dalam perjalanan Irene mengalami kondisi kritis. Saat keluarga kembali ke RS Bhayangkara, Irene dan bayinya telah meninggal dunia.
Suami Irene, Neil Kabey, menilai kematian istrinya terjadi akibat kelalaian dan buruknya pelayanan rumah sakit.
“Kalau saat itu di RSUD Yowari ada dokter, saya yakin istri dan anak saya masih hidup. Kenapa tidak ada dokter pengganti?” tegas Neil.
Keluarga menyebut seluruh perjalanan penolakan tersebut sebagai bentuk hilangnya nilai kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan.
Mendengar langsung kronologi dari keluarga pada Jumat (21/11/2025) malam di Sentani, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan permohonan maaf mendalam dan mengakui adanya kegagalan serius dalam sistem kesehatan daerah.
“Ini contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua. Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah,” tegasnya.
Fakhiri memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mengganti para direktur rumah sakit di bawah pemerintah provinsi. Ia juga mengaku banyak peralatan medis rusak karena tidak dikelola dengan baik.
“Saya sudah minta langsung ke Menteri Kesehatan untuk membantu memperbaiki pelayanan di Papua. Saya pastikan akan membenahi semua ini,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmennya untuk menyatukan visi seluruh direktur rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, agar mendahulukan keselamatan pasien dibanding urusan administrasi.
“Layani dulu pasien, baru urus yang lain. Tidak ada alasan,” tegasnya.
Fakhiri menambahkan bahwa pemerintah tidak boleh menutupi kesalahan dalam kasus ini.
“Sebagai gubernur, saya tidak malu untuk meminta maaf. Ini pembelajaran berharga bagi pemerintah.” pungkasnya.
