Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Komisi II DPR Papua menggelar pertemuan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra yakni Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Dinas Kehutanan, Baperinda, dan Bappeda.
Rapat yang berlangsung di ruang Badan Anggaran DPR Papua, dipimpin oleh Wakil Ketua II DPR Papua Mukri Hamadi, Wakil Ketua III Supriadi Laling, didampingi Ketua Komisi II Yulianus Rumboisano beserta anggota Komisi II lainnya, Rabu (26/11/2025).
Usai pertemuan, Ketua Komisi II DPR Papua Yulianus Rumboisano menjelaskan rapat tersebut berfokus pada evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 terkait Program Koperasi Merah Putih.
Menurut Yulianus, Papua memiliki 9 kabupaten/kota yang telah mengurus dan memperoleh sekitar 999 izin koperasi melalui notaris. Salah satu pilot project yang telah berjalan berada di Kampung Holtekamp, yang saat ini sudah terisi barang dan siap beroperasi.
“Kami berharap program Koperasi Merah Putih ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Kabupaten/kota lain juga perlu mendapat perhatian serius, dan dinas terkait harus segera menindaklanjuti program yang sudah berjalan,” terangnya.
Ia menambahkan, beberapa rekomendasi penting telah disusun Komisi II terkait penguatan koperasi tersebut. “Kami meminta perhatian dari Bapak Gubernur. Berkaca dari koperasi sebelumnya yang kurang berjalan baik, kami ingin memastikan program ini diawasi ketat agar benar-benar mampu menopang ekonomi masyarakat di tingkat kampung,” tegasnya.
Selain koperasi, lanjut kata Yulianus, pertemuan juga membahas sektor kehutanan, lingkungan hidup, serta pendapatan daerah.
Yulianus menyoroti pentingnya pembagian dana karbon yang adil bagi Papua, sebagai wilayah dengan hutan yang masih terjaga.
“Papua ini merupakan paru-paru dunia. Kami yang menjaga hutan harus mendapat porsi yang sesuai, bukan hanya daerah yang menghasilkan karbon. Karena kami penghasil oksigen, kami berharap dapat perhatian lebih, bahkan kalau bisa porsi terbesar,” ujarnya.
Komisi II juga menyoroti produksi dan pengiriman kayu dari Papua yang mencapai sekitar 500 kontainer per bulan. Menurut Yulianus, potensi tersebut harus dikelola lebih baik agar memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
Yulianus menegaskan, rekomendasi hasil rapat akan diteruskan kepada pemerintah daerah dan juga ke DPR RI, khususnya melalui Badan Anggaran, untuk mendapatkan tindak lanjut pada tingkat nasional.
“Kami menemukan sejumlah poin penting yang akan menjadi dasar rekomendasi bersama antara DPR Papua dan mitra kerja. Harapannya, sektor kehutanan dan program karbon dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Papua,” pungkasnya.
