Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin menegaskan komitmen Polri bersama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras serta memastikan ketersediaan pangan di wilayah Papua, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hal itu disampaikan saat peluncuran distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke tiga provinsi di Papua, berlansung di Mapolda Papua Koya Koso, Selasa (9/12/2025).
Irjen Pol Patrige mengakui beratnya tantangan geografis Papua yang kerap menyulitkan distribusi pangan.
“Kesulitan di Papua bukan karena manusianya, tetapi karena kondisi geografis dan cuaca, terutama di wilayah pegunungan dan pedalaman,” terang Irjen Renwarin.
Menurutnya, banyak daerah mengalami suhu ekstrem hingga mencapai minus, seperti di Lanny Jaya, Puncak Jaya, Oksibil, dan sejumlah wilayah Pegunungan Bintang, yang berdampak pada kegagalan panen umbi-umbian dan memperburuk kondisi pangan.
Irjen Patrige mengakui, ketidakstabilan harga beras masih menjadi persoalan klasik, terutama di wilayah 3T. “Beras bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi simbol ketenangan hidup. Ketika harganya naik, keresahan masyarakat ikut meningkat. Karena itu stabilitas harga harus dijaga,” tegasnya.
Pada kegiatan distribusi kali ini, sebanyak 580 ton beras SPHP disalurkan ke tiga provinsi dan 21 kabupaten/kota yakni, Provinsi Papua 287 ton, Provinsi Papua Pegunungan 160 ton, dan Provinsi Papua Selatan: 140 ton. Sebelumnya, pengiriman serupa telah dilakukan beberapa minggu lalu tanpa publikasi.
Beras SPHP tersebut dikonsolidasikan melalui enam gudang utama Bulog di Jayapura sebelum disalurkan melalui jalur darat, laut, dan udara menuju 15 gudang filial di tiga provinsi. Kapolda mengakui bahwa gudang Bulog di Papua belum tersebar secara merata.
“Hingga saat ini gudang utama masih terpusat di Jayapura. Kami berharap pada 2026 masalah ini dapat ditangani agar distribusi lebih efisien,” terangnya.
Irjen Patrige menjamin harga beras SPHP akan tetap berada dalam kisaran Rp 13.500 per kilogram atau sekitar Rp 67.500 per 5 kilogram. Polda Papua akan menindak tegas setiap potensi penyimpangan harga maupun praktik kecurangan di gudang beras.
“Satuan Intel telah diaktifkan untuk memonitor dan menyelidiki informasi adanya oknum yang bermain curang di gudang. Unit kecil sudah diperintahkan untuk mengusut hal ini,” tegasnya.
Secara keseluruhan, lanjut kata Irjen Patrige, program pengendalian harga beras tahun ini menyalurkan 4.634 ton beras SPHP di wilayah Papua Raya. Dirinya berharap penyaluran ini dapat memastikan ketersediaan stok pangan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
“Saya berharap masyarakat Papua dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita karena tersedianya beras SPHP yang terjangkau sebagai wujud kehadiran negara menjaga stabilitas pangan,” kata Renwarin.
“Pemerintah dan Polri akan terus memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke wilayah paling terpencil. Program ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi masyarakat serta memperkuat kesejahteraan warga Papua secara berkelanjutan,” pungkasnya.
