Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Forum Komunikasi Lintas Kerukunan Nusantara (FORKOM-LKN) Papua menggelar Musyawarah Besar (Mubes) II sebagai upaya memperkuat peran organisasi dalam menjaga kerukunan dan mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Tanah Papua.
Mubes tersebut berlangsung di, Hotel Suni Abepura dan dibuka secara lansung oleh Wakil Gubernur Papua, Arioko Rumaropen didampingi Pj Sekda Christian Sohilait, Minggu (14/12/2025).
Sekretaris Jenderal DPP FORKOM-LKN Papua, Junaidi Rahim, menjelaskan Mubes I FORKOM-LKN sebelumnya dilaksanakan di Hotel Horison Kotaraja pada 20 November 2021, dan kepengurusan dilantik oleh Penjabat Gubernur Papua saat itu pada 12 Maret 2022 di Gedung Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua.
Menurutnya, sesuai AD/ART, musyawarah besar dilaksanakan setiap tiga tahun. Namun pelaksanaan Mubes II sempat tertunda selama sembilan bulan dari jadwal semula karena beberapa faktor.
“Karena FORKOM-LKN merupakan wadah kerukunan yang di dalamnya juga terdapat tokoh-tokoh yang aktif dalam politik, maka kami sepakat menunda Mubes hingga Gubernur Papua dilantik. Hari ini, setelah itu semua terlewati, kami kembali bermusyawarah,” jelas Junaidi.
Mubes II FORKOM-LKN Papua, lanjut Junaidi, menjadi forum pemilihan pimpinan organisasi yang disebut Sekretaris Jenderal untuk periode 2025–2028. Saat ini, FORKOM-LKN Papua beranggotakan 24 kerukunan tingkat provinsi, terdiri dari enam kerukunan adat dan 18 kerukunan non-adat yang memiliki legalitas resmi. Total pengurus mencapai sekitar 120 orang sebagai representasi masing-masing kerukunan.
Junaidi menambahkan, pada tahun 2025 FORKOM-LKN Papua akan bertambah empat paguyuban baru. Dengan penambahan tersebut, jumlah anggota FORKOM-LKN Papua ke depan akan mencapai 31 kerukunan besar.
“Ke depan, FORKOM-LKN Papua berkomitmen untuk terus bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, pihak FORKOM-LKN juga menyampaikan harapan kepada Pemerintah Provinsi Papua agar dapat memberikan dukungan fasilitas, khususnya penyediaan sekretariat. Selama ini, kegiatan organisasi dilakukan secara swadaya.
“Kami menangani berbagai persoalan sosial di masyarakat, mulai dari konflik sosial, aksi demonstrasi, persoalan budaya, hingga konflik antarwarga. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi ruang sekretariat agar aktivitas administrasi dan pertemuan 31 kerukunan dapat berjalan lebih optimal,” tandasnya.
Ketua Panitia Mubes II FORKOM-LKN Papua, Mustakim, mengatakan FORKOM-LKN merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan serta penjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Mustakim menegaskan, visi dan misi organisasi adalah mewujudkan kerukunan antarsuku, budaya, dan agama, serta membangun kehidupan masyarakat Papua yang damai dalam bingkai NKRI.
“Papua terdiri dari berbagai suku bangsa dengan budaya, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Keberagaman ini adalah kekayaan yang harus dijaga dengan menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan. Dengan semangat itu, Indonesia akan terus maju sebagai bangsa yang kuat dan bersatu,” terangnya.
Mustakim menjelaskan, Mubes II FORKOM-LKN bertujuan untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal periode 2022–2025, melakukan evaluasi organisasi, serta membahas rancangan program kerja dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk periode tiga hingga empat tahun ke depan.
Mubes kali ini mengusung tema “Berkolaborasi dan Membangun Solidaritas Kebhinekaan untuk Papua Cerah dan Damai.” pungkasnya.
