Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua 2025 – 2029 menjadi peraturan daerah melalui sidang paripurna.
Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan hingga penetapan RPJMD tersebut.
“Sebagai pimpinan DPR Papua, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena seluruh proses pembahasan hingga hari terakhir ini dapat berjalan dengan baik dan akhirnya RPJMD Papua resmi ditetapkan,” ujar Herlin kepada awak media di ruang kerjanya usai sidang, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, penetapan RPJMD ini merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan DPR Papua, pemerintah daerah, serta kerja intensif panitia khusus (pansus) yang telah bekerja maksimal dalam mengawal penyusunan dokumen tersebut.
Herlin menegaskan, RPJMD yang telah disahkan mengusung visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yakni “Papua Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni” atau “Papua Cerah”. Visi ini diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata selama lima tahun ke depan.
“Visi Papua Cerah mencakup peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, serta terciptanya kehidupan sosial yang damai, inklusif, dan berkeadilan,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan implementasi RPJMD sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak, baik organisasi perangkat daerah (OPD), DPR Papua, maupun masyarakat. Selain itu, perencanaan pembangunan harus didukung dengan pendanaan yang memadai agar program-program yang dirancang dapat terlaksana secara optimal.
“Dokumen RPJMD ini menjadi kompas pembangunan Papua selama lima tahun ke depan, sehingga setiap kebijakan dan program harus terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Herlin.
Di tengah kondisi ekonomi nasional yang menuntut efisiensi anggaran, DPR Papua tetap berharap program prioritas dalam RPJMD dapat berjalan efektif dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Lebih lanjut, Herlin menekankan keberhasilan RPJMD tidak hanya diukur dari penetapan dokumen, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk memperkuat kolaborasi dalam mengawal pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk memastikan program-program yang telah dirancang benar-benar memberikan dampak positif.
“Momentum penetapan RPJMD ini menjadi awal pembangunan lima tahun ke depan. Kami mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk bersama-sama mengawal dan memastikan visi besar ini benar-benar terwujud,” pungkasnya.
