Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Rencana pengembangan RS Mathen Indey di Kota Jayapura menuai penolakan dari warga yang telah lama bermukim di kawasan tersebut. Penolakan itu disampaikan langsung melalui aksi warga yang membentangkan spanduk sebagai bentuk keberatan terhadap rencana relokasi.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, turun langsung menemui puluhan warga untuk mendengar aspirasi mereka. Dalam pertemuan itu, ia menegaskan bahwa rencana relokasi merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Papua.
Menurut Fakhiri, pengembangan RS Mathin Indey diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang, seperti peningkatan akses layanan medis, fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, serta kapasitas tenaga kesehatan yang lebih memadai.
“Langkah ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik ke depan,” kata Fakhiri di Kota Jayapura, Senin (27/4/2026).
Meski demikian, ia mengakui adanya kekhawatiran dari masyarakat yang telah lama tinggal di lahan tersebut. Pemerintah, kata dia, tidak akan mengabaikan nasib warga terdampak.
Fakhiri memastikan pemerintah telah menyiapkan skema relokasi, termasuk penyediaan rumah layak huni dan lahan dengan status kepemilikan yang jelas atau bersertifikat.
“Warga akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, lengkap dengan kepastian hukum atas tanah yang diberikan,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi dan pembahasan. Pemerintah membuka ruang dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan final.
Sebagai tindak lanjut, Fakhiri berjanji akan kembali bertemu warga pada Jumat (1/5/2026) mendatang guna membahas secara lebih rinci berbagai masukan dan penolakan yang disampaikan.
“Dialog lanjutan ini diharapkan menjadi titik temu antara kebutuhan pembangunan fasilitas kesehatan dan perlindungan hak masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Alberta Korwa, warga seputaran Ajen menyampaikan apresiasi atas kesediaan gubernur untuk berdialog langsung. Namun, ia menegaskan bahwa warga tetap menolak relokasi karena telah bermukim di lokasi tersebut selama puluhan tahun.
“Kami berterima kasih atas perhatian pemerintah, tetapi kami keberatan jika harus dipindahkan dari tempat yang sudah lama kami tempati,” ujar Alberta.
Warga berharap dialog lanjutan dapat menghasilkan solusi yang mempertimbangkan kepentingan mereka tanpa harus kehilangan tempat tinggal yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka selama ini.
