Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Kota Jayapura Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui kegiatan Pendampingan Perencanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2026. Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Gubernur Papua, Matius D. Fakhriri, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait.
Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Sohilait, disampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia menekankan pentingnya sektor pendidikan dalam mewujudkan visi pembangunan Papua, yakni “Papua Cerah: Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni.”
Menurut Sohilait, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan menjadi tolok ukur pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah guna menjamin hak masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti kondisi geografis Papua yang luas, keterbatasan infrastruktur, serta belum meratanya kapasitas daerah.
Selain itu, sejumlah permasalahan turut disoroti, di antaranya belum optimalnya pemahaman terhadap indikator SPM, belum terintegrasinya SPM dalam dokumen perencanaan daerah, serta belum maksimalnya pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Melalui kegiatan pendampingan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pendidikan berbasis data, mengintegrasikan indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan, memperkuat sinergi lintas perangkat daerah, serta mendorong capaian SPM yang lebih baik dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Papua juga memberikan apresiasi kepada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua serta seluruh pihak yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan dengan serius dan menyusun rencana tindak lanjut yang konkret serta implementatif.
“Keberhasilan pemenuhan SPM Pendidikan bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah, melainkan membutuhkan komitmen bersama, kerja kolaboratif, serta dukungan kebijakan dan penganggaran yang memadai,” tandas Sohilait.
