Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, dalam Sidang Paripurna DPR Papua terkait penyerahan LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025. Berlansung di ruang sidang DPR Papua, Kamis (25/6/2026).
Menurut Mathius, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan daerah merupakan kewajiban kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah.
“Pada hari ini Pemerintah Provinsi Papua menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Laporan keuangan yang telah diaudit BPK memiliki nilai strategis sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Mathius.
Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan daerah, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas pengendalian intern pemerintah, optimalisasi pendapatan daerah, serta efisiensi dan efektivitas belanja daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan mempercepat tindak lanjut seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu dan berkelanjutan.
Mathius menilai sinergi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Provinsi Papua dan BPK Perwakilan Provinsi Papua menjadi faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami meyakini bahwa kemitraan yang telah terbangun dengan baik bersama BPK akan semakin memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Papua juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua beserta seluruh jajaran atas dedikasi, profesionalisme, serta pendampingan yang diberikan selama proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.
Ia berharap berbagai rekomendasi yang disampaikan dalam LHP dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pedoman untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
“Rekomendasi yang diberikan menjadi masukan yang sangat berharga dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Papua,” pungkas Mathius.
