Sentani,Beritapapuaterkini.com – Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menyusul kasus dugaan keracunan yang terjadi di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
Pernyataan tersebut disampaikan Herlin usai meninjau langsung kondisi pasien di Puskesmas Depapre yang merupakan tempat evakuasi pertama sebelum rujuk ke Rumah Sakit. Menurutnya, masih terdapat pasien yang sebelumnya telah dipulangkan, namun harus kembali menjalani perawatan karena masih mengalami keluhan kesehatan.
“Kami menemukan ada pasien yang sudah dipulangkan, tetapi kembali dirawat karena masih merasakan keluhan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius dan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pelaksanaan program MBG,” ujarnya kepada awak media, Kamis (6/8/2026).
Herlin menegaskan, keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus tersebut.
Pada kesempatan itu, Herlin mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Jayapura, pemerintah distrik, pemerintah kampung, tenaga kesehatan, pihak gereja, serta masyarakat adat yang bergerak melakukan evakuasi dan penanganan awal terhadap para korban.
Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga makanan diterima oleh para siswa.
Herlin meminta, pemerintah bersikap terbuka dalam menyampaikan perkembangan penanganan kasus agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak menimbulkan keresahan maupun trauma, khususnya di kalangan pelajar.
Selain itu, DPR Papua juga meminta agar membentuk tim investigasi, karena setelah pasien tertangani bukan berarti masalah ini selesai. Tapi harus diungkap dengan helas penyebab dan menjadi bahan evaluasi selanjutnya terhadap program MBG.
Herlin mengungkapkan, trauma akibat kejadian tersebut masih dirasakan sebagian korban. Bahkan, sejumlah pasien disebut enggan mengonsumsi makanan yang dibawa pihak lain dan lebih memilih makanan yang disiapkan oleh pihak gereja. Karena itu, upaya trauma healing yang telah dilakukan oleh gereja dan masyarakat adat dinilai perlu terus didukung.
Selain itu, DPR Papua menilai pemerintah daerah harus dilibatkan secara penuh dalam pelaksanaan Program MBG.
Menurut Herlin, pemerintah daerah merupakan garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga perlu memiliki kewenangan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
“Dengan keterlibatan pemerintah daerah sejak awal, maka ketika terjadi persoalan, seluruh pihak dapat bersama-sama mencari solusi tanpa saling menyalahkan,” katanya.
Herlin juga meminta seluruh pasien mendapatkan penanganan medis yang optimal. Dirinya berharap pasien yang masih berada di tenda-tenda darurat segera dirujuk ke rumah sakit agar memperoleh perawatan yang lebih baik, mengingat kondisi sanitasi di lokasi penampungan dinilai kurang memadai, terutama bagi pasien yang mengalami diare dan muntah.
Di sisi lain, DPR Papua mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab kejadian. Herlin kembali menegaskan, pemerintah perlu menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sebelum menyampaikan penyebab pasti dugaan keracunan.
“Kita harus mengedepankan fakta berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium agar tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat,” ujarnya.
Herlin menambahkan, Program Makanan Bergizi Gratis pada dasarnya memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan gizi anak-anak. Namun, pelaksanaannya harus disertai perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta pemenuhan standar keamanan pangan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat dan kejadian serupa tidak terulang.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Distrik Depapre, Fiena Wafu, mengatakan Puskesmas Depapre menjadi lokasi evakuasi pertama bagi warga yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Fiena menyebutkan berdasarkan data jumlah warga yang terdampak mencapai 579 orang. Semua pasien telah mendapatkan penanganan medis.
Per hari ini masih terdapat 25 pasien yang menjalani perawatan di Puskesmas Depapre, sementara empat pasien lainnya dirawat di Aula Distrik Depapre. Kemudian yang pasien lain telah dirujuk ke RS Yowari. Seluruh pasien terus dipantau oleh tenaga kesehatan,” pungkasnya.
Diketahui, Wakil Ketua I DPR Papua Herlin Beatrix Monim saat meninjau lansung Dapur MBG dan Pasien di Puskesmas Depapre bersama dengan Komisi V DPR Papua.
Dina Laura Rumbiak (Ketua Komisi V DPR Papua), H. Jayakusuma (Wakil Ketua), Dwita Handayani (Sekretaris) dan Anggota, Graha Christie Mambay, Yeyen, Dessy Corazon Giay, Ir. Musa Y. Sombuk.
