Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Ketua DPR Papua, Denny Hennry Bonai, meminta pemerintah kabupaten/kota serta provinsi lain di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni
Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan.
yang kerap merujuk pasien ke RSUD Jayapura agar duduk bersama membahas skema pendanaan layanan kesehatan.
Permintaan ini disampaikan karena RSUD Jayapura sebagai rumah sakit rujukan terus menerima pasien dari berbagai daerah tanpa penolakan, sementara pembiayaannya selama ini ditanggung hampir sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Papua.
Denny menjelaskan, RSUD Jayapura bukan hanya melayani pasien dari wilayah administrasi Provinsi Papua, tetapi juga dari daerah lain. Kasus gawat darurat, seperti korban kekerasan termasuk insiden panah-memanah, selalu ditangani segera tanpa melihat asal domisili pasien. Namun, proses penyelesaian biaya perawatan dari daerah pengirim sering kali terlambat.
“Ini rumah sakit rujukan. Pasien dari kabupaten, kota, bahkan provinsi lain selalu diterima dan tidak pernah ditolak. Tapi pembiayaannya hanya bertumpu pada dana Provinsi Papua,” terang Bonai, di ruang kerjanya, Selasa (25/11/2025).
Denny menilai, kondisi tersebut menjadi beban bagi RSUD Jayapura yang kini semakin berkembang dengan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dan jumlah pasien rujukan yang terus meningkat.
Oleh karena itu, Denny mendorong adanya kontribusi pendanaan dari daerah lain, misalnya melalui top up anggaran atau kerja sama formal antar-daerah. Skema ini dinilai dapat membantu meringankan beban RSUD Jayapura sekaligus memastikan layanan kesehatan tetap optimal.
“Ini rumah sakit rujukan kita bersama. Jadi pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi lain perlu ikut ambil bagian. Kalau bisa, ada kerja sama yang jelas supaya pelayanan berjalan baik dan pembayaran tidak terus-terusan terhambat,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, DPR Papua bersama Pemprov Papua berencana memanggil pemerintah provinsi lain yang sering merujuk pasien ke Jayapura untuk membahas pola kerja sama pendanaan tersebut.
“Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem layanan kesehatan lintas daerah, dan menjaga keberlanjutan operasional RSUD Jayapura sebagai rumah sakit rujukan utama di Papua,” pungkasnya.
