Jakarta,Beritapapuaterkini.com – Potensi kelautan Papua kembali menjadi perhatian dalam agenda nasional. Gubernur Papua Matius D. Fakhiri (MDF) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2026 di Ballroom KKP, Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Rakornas yang berlangsung pada 2–3 Juli 2026 mengusung tema “Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada Pangan”. Forum ini menjadi langkah strategis pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya dalam mewujudkan swasembada protein dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kehadiran Gubernur Matius D. Fakhiri menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan sebagai motor pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dalam Rakornas tersebut, KKP memaparkan sejumlah program unggulan Tahun Anggaran 2026, antara lain pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa, pembangunan kawasan budidaya udang terintegrasi, pengembangan budidaya tematik, percepatan swasembada garam, serta modernisasi armada kapal perikanan nasional.
Seluruh program tersebut didukung anggaran sebesar Rp13 triliun sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat transformasi sektor kelautan dan perikanan agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional.
Bagi Papua, Rakornas ini dinilai menjadi momentum penting untuk memperjuangkan berbagai program strategis di daerah. Dengan wilayah laut yang luas, garis pantai yang panjang, serta kekayaan sumber daya perikanan yang melimpah, Papua memiliki peluang besar menjadi salah satu lumbung perikanan nasional sekaligus mendukung target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.
Melalui forum koordinasi ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin menyatukan langkah dalam menyusun program dan penganggaran tahun 2027 sehingga pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir Papua.
