Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Polda Papua melalui Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Sinergitas dan Deteksi Dini dalam Pengawasan Orang Asing Guna Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Papua”, kegiatan tersebut berlansung di Ballroom Lantai II Hotel Horison Kotaraja, Jayapura, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi Polda Papua bersama sejumlah instansi terkait untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, serta mengoptimalkan pertukaran informasi dalam pengawasan keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah Papua.
FGD dihadiri Direktur Intelkam Polda Papua Kombes Pol Jan Wynand Imanuel Makatita, S.I.K., perwakilan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura melalui Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kristin Rumbiak, A.Md., S.H., perwakilan Kepala PLBN Skouw melalui Kepala Sub Bidang Pengembangan Kawasan Muamar Asrawi, serta perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua melalui Kepala Bidang Pariwisata Nelman Rumere.
Turut hadir pula sejumlah personel Ditintelkam Polda Papua dan perwakilan instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, Kombes Pol Jan Makatita mengatakan Papua merupakan wilayah yang memiliki nilai strategis dari berbagai aspek, baik geografis, sosial, ekonomi maupun keamanan.
Menurutnya, meningkatnya mobilitas dan aktivitas orang asing di Papua perlu diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif, terintegrasi dan proporsional.
“Pengawasan terhadap orang asing tidak dapat dilaksanakan oleh satu instansi saja, tetapi membutuhkan sinergitas, koordinasi, pertukaran informasi serta kesamaan persepsi antara seluruh pemangku kepentingan,” ujar Makatita.
Makatita menjelaskan, pengawasan terhadap orang asing tidak hanya berkaitan dengan keberadaan mereka di suatu wilayah, tetapi juga perlu memahami pergerakan, tujuan, jaringan, aktivitas hingga potensi dampak yang dapat ditimbulkan terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Karena itu, fungsi deteksi dini dan identifikasi menjadi bagian penting dalam mencegah potensi gangguan sejak awal.
“Dengan deteksi dini yang baik, berbagai potensi permasalahan dapat diidentifikasi sejak awal sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar,” katanya.
Makatita menekankan pentingnya membangun pola kerja lintas sektor dan menghindari pendekatan yang bersifat sektoral dalam melakukan pengawasan.
Menurutnya, setiap instansi memiliki data, kewenangan, jaringan, pengalaman dan perspektif berbeda yang dapat saling melengkapi.
Apabila seluruh sumber daya tersebut disinergikan, kata dia, maka akan terbentuk sistem pengawasan yang lebih efektif, responsif dan mampu menjawab berbagai dinamika di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Dirintelkam Polda Papua juga mengajak seluruh peserta untuk menerapkan prinsip Early Detection, Early Warning, dan Early Response dalam pelaksanaan tugas.
Prinsip tersebut dinilai penting agar setiap indikasi potensi gangguan keamanan, ketertiban maupun pelanggaran hukum dapat diketahui dan ditangani secara cepat, tepat dan terukur dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
FGD tersebut juga diisi dengan paparan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua serta PLBN Skouw.
Paparan membahas berbagai aspek terkait keberadaan dan aktivitas orang asing sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing instansi.
Melalui kegiatan ini, Polda Papua berharap dapat membangun mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi yang semakin efektif antarinstansi.
Dengan sinergi tersebut, setiap potensi permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas orang asing di Papua diharapkan dapat dideteksi dan diantisipasi sejak dini demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.
