Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Proses perencanaan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua Utara membutuhkan dukungan dan kesamaan persepsi dari seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat adat.
Seluruh pihak diharapkan mengedepankan kepentingan bersama dengan mengesampingkan perbedaan suku maupun pilihan politik demi mewujudkan pembentukan Provinsi Papua Utara.
“Yang pertama, kita meminta seluruh elemen dan lapisan masyarakat, baik adat maupun pemerintah, untuk sama-sama satu suara dan punya satu tujuan dengan persepsi yang sama. Jangan membedakan suku maupun partai politik, tetapi kita punya satu cita-cita dan satu tujuan,” uajar Anggota DPR Papua, Johanes Markus Wakum, kepada awak media, di Jayapura, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, pembentukan Papua Utara akan melengkapi pembagian wilayah berdasarkan tujuh wilayah adat di Tanah Papua, dengan wilayah adat Saireri yang disebut masih menjadi bagian yang perlu diperjuangkan dalam proses pemekaran.
Wakum menilai, keberadaan DOB Papua Utara nantinya dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pelayanan publik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Dengan adanya daerah otonomi baru, Papua Utara diharapkan dapat memperpendek rentang kendali pemerintah dengan masyarakat,” katanya.
Karena itu, Wakum mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh pemuda dan tokoh adat, untuk ikut mengawal proses perencanaan Papua Utara secara bersama-sama.
Wakum juga menekankan, pembentukan daerah otonomi baru membutuhkan kesiapan anggaran yang memadai. Menurutnya, pemerintah perlu mempersiapkan pembiayaan sejak tahapan awal hingga proses pemerintahan daerah baru dapat berjalan secara efektif.
“Ketika ada pemekaran, tentunya membutuhkan anggaran yang cukup. Mulai dari tahap persiapan sampai dengan proses pembentukan pemerintahan, semuanya membutuhkan biaya yang sangat besar,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta pemerintah pusat memberikan dukungan anggaran yang memadai kepada pemerintah provinsi induk, yakni Provinsi Papua, agar seluruh tahapan persiapan pembentukan Papua Utara dapat berjalan dengan baik.
“Saya pribadi meminta pemerintah pusat melihat bagian ini sehingga dapat memberikan tambahan anggaran yang cukup kepada pemerintah provinsi induk, yaitu Papua, sehingga dapat mempermudah seluruh proses yang akan berjalan ke depan,” katanya.
Wakum berharap, proses perencanaan Papua Utara dapat dilakukan secara matang, terukur dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga pembentukan daerah baru tersebut benar-benar mampu mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
