Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI), Dr. H. Manimbang Kahariady, melantik pengurus delapan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua.
Pelantikan tersebut berlangsung di Jayapura, Kamis (1/10/2026), dan dirangkaikan dengan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) HKTI. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat daerah sekaligus memastikan kebijakan organisasi dapat diterjemahkan secara efektif kepada para petani.
Usai pelantikan, Manimbang mengatakan penggabungan agenda Musda dengan pelantikan DPC dilakukan untuk memperkuat garis koordinasi organisasi secara vertikal, sehingga struktur HKTI dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota dapat berjalan solid.
“Kita rangkai acara Musda dengan pelantikan DPC supaya garis vertikal tegak lurus, solid dan kuat. Kebijakan yang diambil di provinsi harus diikuti DPC,” ujar Manimbang.
Menurut dia, DPC memiliki posisi strategis karena merupakan struktur organisasi yang paling dekat dengan anggota dan petani di lapangan. Karena itu, pengurus DPC diharapkan tidak hanya menjalankan tugas-tugas administratif organisasi, tetapi mampu menghadirkan berbagai inovasi untuk menjawab kebutuhan petani.
“DPC adalah yang paling terdepan dan paling dekat dengan anggota. Anggota kita paling banyak ada di DPC. Karena itu, saya menaruh harapan besar kepada DPC supaya lebih inovatif, lebih kreatif dan lebih cepat menerjemahkan kebijakan pimpinan,” katanya.
Manimbang juga mendorong jajaran pengurus HKTI di Papua agar memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun lembaga lainnya. Menurutnya, HKTI tidak boleh hanya menjadi organisasi yang menghimpun petani, tetapi harus mampu memperjuangkan kepentingan petani melalui kerja-kerja nyata.
Manimbang menekankan pentingnya organisasi memiliki program yang dapat memberikan dampak langsung kepada petani, termasuk mendorong terbentuknya kelompok-kelompok usaha maupun lembaga ekonomi yang dapat membantu petani mengakses berbagai dukungan.
“Kita harus berkolaborasi. Jangan hanya menjadi organisasi yang mengurus petani, tetapi harus menjadi organisasi yang ikut menyuarakan kepentingan petani,” ujarnya.
Ia menambahkan, HKTI juga perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait agar berbagai persoalan yang dihadapi petani dapat disampaikan secara berjenjang hingga ke tingkat pimpinan pusat.
Karena itu, Manimbang meminta seluruh pengurus DPC yang baru dilantik untuk aktif menampung aspirasi dan keluhan petani di wilayah masing-masing.
“Kami minta kepada seluruh pengurus supaya menampung keluhan petani. Dengan begitu, pimpinan pusat dapat memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi petani,” katanya.
Manimbang mengatakan penguatan organisasi HKTI di daerah juga harus diarahkan pada pembentukan lembaga-lembaga otonom, termasuk koperasi, yang dapat menjadi wadah kerja sama dan penguatan ekonomi petani.
Langkah tersebut dinilai penting agar HKTI tidak berhenti pada kegiatan organisasi dan musyawarah, tetapi mampu membangun sistem yang dapat membantu petani meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan.
Pelantikan sembilan DPC HKTI di Papua ini merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi organisasi yang dilakukan DPN HKTI. Sebelum menghadiri agenda di Papua, Manimbang juga melakukan kegiatan organisasi di Papua Pegunungan dan Papua Selatan, kemudian dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Timika.
Ia berharap konsolidasi organisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memperkuat kesiapan HKTI dalam mendukung program pembangunan pertanian, termasuk menghadapi agenda peningkatan ketahanan dan swasembada pangan.
“Dari sekarang kita harus mempersiapkan diri. Kita harus kompak dan siap untuk mendukung program swasembada pangan,” pungkasnya.
