Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura menerima bantuan alat medis dari Kementerian Kesehatan senilai Rp55 Miliar yang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2027. Bantuan itu sebagai bentuk meningkatkan pelayanan kesehatan, mengingat RSUD Dok II merupakan rumah sakit rujukan diseluruh wilayah Papua.
Kepastian bantuan itu atas hasil pertemuan Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Monim bersama Ketua Komisi V, Dina Rumbiak dan anggota serta Wakil Direktur Umum RSUD Dok II Jayapura, dr. Yunike Howay, Sp.A pada 29 Oktober 2026 di Kemenkes RI, Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua bersama manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura melakukan langkah strategis ke Kementerian Kesehatan RI.
Kemenkes menyetujui alokasi bantuan alat kesehatan senilai total Rp55 Miliar yang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2027.
​Kepastian tersebut diperoleh usai jajaran pimpinan DPR Papua dan manajemen RSUD Dok II Jayapura melakukan audiensi bersama Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, dr. Sunarto, M.Kes. di Jakarta.
Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Monim, menjelaskan kunjungan tersebut didasari komitmen kuat pemerintah daerah dan legislatif dalam meningkatkan kualitas hidup orang Papua, khususnya di sektor kesehatan. Mengingat RSUD Dok II Jayapura yang sangat strategis sebagai rumah sakit rujukan utama di tanah Papua yang tidak hanya melayani warga Kota dan Provinsi Papua, tetapi juga seluruh wilayah otonom baru di tanah Papua hingga pasien dari negara tetangga Papua Nugini.
“Di tengah keterbatasan fiskal daerah yang tidak memungkinkan APBD untuk membackup seluruh kebutuhan alat medis berharga fantastis, DPR Papua mengambil inisiatif melakukan lobi langsung ke Kemenkes. Sehingga hasilnya Kemenkes menggelontorkan bantuan peralatan medis senilai Rp55 miliar,” ujar Herlin Monim kepada awak media ketika dikonfirmasi, Senin (2/11/2026).
Herlin menegaskan, langkah pengawasan akan terus dilakukan oleh DPR Papua agar bantuan tersebut benar-benar berdampak langsung pada perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Ini menjadi catatan penting bagi kami di DPR Papua untuk melakukan fungsi pengawasan, agar tata kelola layanan RSUD Dok II Jayapura semakin membaik sesuai dengan penekanan dari Sesditjen Kesehatan Lanjutan,” ucapnya.
Kendati demikian, pihak legislatif mengingatkan agar bantuan bernilai besar ini diiringi dengan kesiapan infrastruktur yang memadai di tingkat daerah “Ketika kita mendapatkan alokasi pada tahun anggaran 2027 mendatang, peralatan dengan nilai fantastis berjumlah Rp55 miliar ini baru bisa masuk dan ditempatkan jika kita sudah menyiapkan sarananya berupa gedung,” terangnya.
Herlin Monim berharap jajaran manajemen rumah sakit untuk menjadikan pembangunan dan penyiapan sarana gedung ini sebagai prioritas utama agar realisasi bantuan tidak mengalami kendala. Sebab menurutnya, dukungan sinergi lintas pemerintahan ini tidak hanya memperkuat kapasitas pelayanan RSUD Dok II Jayapura, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pemerataan akses kesehatan yang berkeadilan di tanah Papua.
​”Dengan kelengkapan fasilitas dan peralatan medis yang semakin memadai, RSUD Dok II Jayapura diproyeksikan tidak hanya menjadi rumah sakit rujukan utama di tanah Papua, melainkan juga berpotensi menjadi pusat rujukan di wilayah terluar, bahkan bagi pasien dari negara tetangga,” jelas dia.
​Selain itu, katanya transformasi tata kelola melalui status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diharapkan mampu meningkatkan kinerja, mendongkrak pendapatan rumah sakit, serta memaksimalkan mutu pelayanan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan di atas segalanya.
​”Kehadiran peralatan medis yang lebih lengkap ini juga diharapkan dapat meminimalisir beban masyarakat Papua untuk berobat ke luar daerah, sehingga kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan di Provinsi Papua dapat terus meningkat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Direktur RSUD Dok II Jayapura, dr. Yunike Howay, Sp.A merincikan jenis-jenis peralatan medis berteknologi tinggi yang akan diterima pada tahun 2027 yakni mesin MRI 5 Tesla yang digunakan untuk pemeriksaan saraf mendalam seperti deteksi tumor, stroke, kelainan pembuluh darah otak, pemeriksaan tulang belakang, struktur dan fungsi jantung, hingga organ dalam seperti hati, ginjal, dan pankreas secara lebih spesifik dibanding CT scan.
“Kedua alat hotlab dan proteksi radiasi untuk kedokteran nuklir atau Spect CT. Alat ini menjadikan RSUD Dok II Jayapura menjadi satu-satunya rumah sakit di wilayah Indonesia timur yang memiliki fasilitas Spect CT kedokteran nuklir. Kemudian alat mikroskop bedah saraf sebagai penunjang medis berteknologi tinggi untuk meningkatkan akurasi tindakan operasi bedah saraf,” ujarnya.
Kata dr. Yunike Howay, Sp.A, hadirnya fasilitas canggih seperti Spect CT kedokteran nuklir, RSUD Dok II Jayapura diproyeksikan tidak hanya menjadi rujukan regional, tetapi juga berpotensi menarik pasien rujukan dari wilayah Maluku, Maluku Utara, hingga negara tetangga PNG yang saat ini belum memiliki fasilitas serupa.
“Adanya bantuan alat medis tersebut, kami tengah mempersiapkan infrastruktur pendukung, termasuk pembangunan fisik tahap kedua serta menggenjot transformasi digital manajemen guna mewujudkan tata kelola layanan yang transparan dan akuntabel seiring status rumah sakit yang kini telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” tandas
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, dr. Sunarto, M.Kes., menegaskan pemerintah pusat berkomitmen untuk terus membantu meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan di Papua, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, mendapat kunjungan yang sangat berharga dari Bapak dan Ibu DPRD Provinsi Papua. Ini menjadi komitmen pemerintah untuk selalu membantu meningkatkan layanan kesehatan di Provinsi Papua secara umum dan daerah-daerah Papua secara khusus, hingga kabupaten/kota,” ujar dr. Sunarto.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada ketersediaan peralatan medis, tetapi juga harus didukung tata kelola rumah sakit yang baik.
dr. Sunarto menekankan, pentingnya pengelolaan operasional rumah sakit secara efektif dan efisien agar pelayanan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, peningkatan kualitas layanan juga harus diarahkan agar akses pelayanan kesehatan semakin dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat di berbagai wilayah Papua.
Terkait bantuan peralatan medis senilai Rp55 miliar tersebut, dr. Sunarto memastikan bahwa Kemenkes akan merealisasikannya pada tahun 2027. Namun, pihak rumah sakit diminta memastikan kesiapan fasilitas pendukung serta sumber daya manusia (SDM) yang akan mengoperasikan peralatan tersebut.
“Semua alat kesehatan yang sudah kita alokasikan akan kita wujudkan di tahun depan, tetapi dengan syarat RSUD harus menjaga fasilitas ini dengan baik dan menyiapkan SDM-nya dengan baik, supaya alat-alat ini bisa digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat yang disertai kesiapan pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit dapat memperkuat pelayanan kesehatan di Papua.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
“Ini menjadi kunjungan yang sangat berharga bagi Kemenkes. Pemerintah berkomitmen untuk selalu membantu meningkatkan layanan kesehatan di Papua secara umum dan daerah-daerah Papua secara khusus, hingga kabupaten/kota,” pungkas dr. Sunarto.
