Foto: Pertemuan Pansus PON XX & PPN XVI
Jayapura – Pansus PON XX & PPN XVI terus berupaya mendesak dan memastikan Pemerintah Pusat untuk segera mencairkan anggaran APBN yang rencananya akan dikucurkan untuk penyelenggaraan PON XX Papua.
Usai bertemu dengan Komisi X DPR RI, Pansus PON XX & PPN XVI kini melakukan pertemuan bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Drs. Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, M.B.A di ruang pertemuan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Rabu (22/9/21).
Ketua Pansus PON XX & PPN XVI, Kamasan Jack Komboy menyampaikan bahwa hasil pertemuan tadi, anggaran APBN Rp 1,4 Triliun akan segera dicairkan dalam minggu ini. “Kemungkinan dalam minggu ini anggaran tersebut akan dikucurkan dan secara bertahap yaitu Rp 800 Miliar terlebih dahulu,” katanya usai pertemuan tersebut.
Jack menjelaskan, alasan anggaran tersebut dicairkan Rp 800 Miliar terlebih dahulu karena masih ada beberapa berkas administrasi yang belum dilengkapi oleh PB PON Provinsi Papua. “Dokumen tersebut harus segera dilengkapi agar dana yang sisa dapat segera diproses,” jelas Jack.
Ia beberkan, saat pertemuan tadi, Gatot selaku Sekretaris Kemenpora menyampaikan bahwa saat rapat kabinet, Presiden RI sudah memerintahkan agar Kementerian Keuangan langsung mencairkan anggaran tersebut ke PB PON Provinsi Papua.
“Ya, akan tetapi Kementerian Keuangan mengatakan agar anggaran tersebut akan cair melalui Kemenpora. Sedangkan dari Kemenpora mengatakan bila anggaran tersebut melalui Kemenpora lagi, prosesnya akan panjang sedangkan kita semua dikejar oleh waktu,” bebernya.
Dilanjutkan, setelah hasil diskusi antara Kemenpora dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemenkeu akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sehingga dana tersebut akan langsung dicairkan ke PB PON Provinsi Papua.
“PMK tersebut dikeluarkan agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” lanjut Jack.
Sementara itu, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Drs. Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, M.B.A mengatakan, anggaran yang tersisa dapat segera dicairkan asalkan dokumen dari PB PON Provinsi Papua lengkap.
“Kami tidak menghambat, justru kami mengamankan. Ini bukan diperlambat, tetapi agar tertib administrasi agar menjaga kedepannya tidak terjadi masalah,” katanya.
Gatot ungkapkan dokumen yang harus dilengkapi antara lain dokumen-dokumen yang menjadi bagian dari dana Rp 1,4 Triliun tersebut. “Seperti konsumsi, IT, logistik dan sebagainya,” tutup Gatot. [FA]
