Manokwari,Beritapapuaterkini.com – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua), Yanni, mengusulkan terobosan baru dalam pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus). Ia meminta agar sebagian besar dana Otsus dialokasikan langsung kepada rakyat Papua melalui mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Usulan tersebut disampaikan Yanni dalam Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dipimpin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).
Menurut Yanni, meski Otsus telah berjalan selama 24 tahun, pembangunan infrastruktur belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.
“Banyak jalan dan gedung memang sudah dibangun, tetapi kehidupan masyarakat tidak banyak berubah. Karena itu, saya mengusulkan agar dana Otsus disalurkan langsung ke rekening rakyat,” ujar Yanni usai rapat.
Yanni menilai penyaluran langsung berbentuk BLT akan memperkuat transparansi dan mengurangi kebocoran anggaran yang selama ini kerap terjadi akibat tata kelola yang belum optimal. Ia juga mengusulkan agar nominal BLT disesuaikan secara adil, dengan porsi lebih besar bagi guru, tenaga kesehatan, dan tokoh agama.
“Jika dana langsung masuk ke rekening rakyat, dampaknya terasa pada ekonomi keluarga, pendidikan, dan kesehatan. Bahkan bisa membantu menurunkan angka kematian ibu dan anak di Papua,” tambahnya.
Politikus Partai Gerindra yang juga Ketua DPD Gerindra Papua itu menjelaskan, gagasannya didasari pandangan bahwa pembangunan manusia merupakan inti dari kesejahteraan rakyat. Ia mengutip teori human capital dari ekonom peraih Nobel, Gary S. Becker, yang menekankan pentingnya investasi pada pendidikan, kesehatan, dan keterampilan sebagai kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
“Kalau manusianya maju, ekonomi daerah pasti ikut bergerak. Ini prinsip dasar yang sering diabaikan dalam pembangunan Papua,” ujarnya.
Selain BLT, Yanni juga menyoroti formula pembiayaan dana Otsus yang saat ini hanya sebesar 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Ia menilai angka itu tidak relevan lagi setelah pemekaran Papua menjadi enam provinsi, karena ruang fiskal daerah semakin terbatas.
“Kalau mau percepatan pembangunan, keuangannya juga harus memadai. Saya mengusulkan kenaikan menjadi 6 persen dari DAU nasional, tetapi secara bertahap bisa dimulai dari 3 persen agar realistis dan berkeadilan,” jelas Yanni.
Ia menambahkan, peningkatan dana Otsus merupakan langkah menuju keadilan fiskal antarwilayah, agar Papua memiliki kapasitas anggaran yang cukup untuk memperkuat layanan publik dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.
Dalam rapat tersebut, Yanni juga mengusulkan penguatan identitas kultural dan spiritual Papua melalui penetapan predikat “Tanah Injili yang Diberkati”. Menurutnya, sebutan itu dapat menjadi simbol kehormatan yang merefleksikan sejarah dan karakter masyarakat Papua.
“Di barat ada Aceh sebagai Serambi Mekkah, di tengah ada Bali sebagai Pulau Dewata. Papua juga pantas dikenal dengan identitas yang bermartabat: Tanah Injili yang Diberkati,” katanya.
Yanni menegaskan, predikat itu tidak bermaksud menutup ruang bagi agama lain, melainkan simbol kebanggaan dan spiritualitas masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Yanni menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa usul tersebut lahir dari pengalamannya selama 20 tahun sebagai anggota DPR Papua. Ia mengaku mendengar langsung aspirasi rakyat yang menginginkan keadilan dan kesempatan untuk maju.
“Masyarakat Papua tidak minta perlakuan istimewa. Mereka hanya butuh kesempatan dan kepercayaan. Jika negara memberikan itu, saya yakin Papua akan berdiri sejajar, bahkan menjadi lokomotif kemajuan di timur Indonesia,” pungkasnya.
