Oleh ; Izac Zet Matulessy, S.H., M.H.
Anggota KPU Keerom – Divisi Teknis
Jayapura,Beritapapuaterkini.com — Demokrasi Indonesia kerap tampak hidup menjelang pemilu, namun melemah setelahnya. Spanduk dicopot, posko ditutup, dan komitmen terhadap tata kelola partai politik perlahan mengendur. Pola ini bukan hal baru, tetapi terus berulang dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.
Dalam ruang sunyi pasca pemilu inilah pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) diuji. Apakah benar dipahami sebagai kebutuhan demokrasi, atau sekadar kewajiban administratif yang dipenuhi ketika terpaksa?
Selama ini, SIPOL masih lebih sering diperlakukan sebagai gerbang teknis menuju pemilu. Partai politik berlomba memperbarui data ketika tahapan verifikasi sudah di depan mata. Setelah itu, sistem seolah dibiarkan beku. Data kepengurusan, keanggotaan, hingga alamat kantor tidak lagi diperbarui, meskipun perubahan nyata terus terjadi di lapangan.
Pola kepatuhan yang reaktif ini telah menjadi masalah klasik dalam tata kelola kepartaian. Fenomena partai “aktif musiman” bukan sekadar asumsi. Dalam pemutakhiran data pasca Pemilu 2024, masih ditemukan kepengurusan daerah yang tercatat tetap aktif meski pengurusnya telah berganti sejak berbulan-bulan sebelumnya. Alamat kantor partai yang tercantum di SIPOL pun tak jarang sudah lama kosong atau bahkan berpindah fungsi.
Ironisnya, pembaruan data baru dilakukan ketika tahapan pemilu kembali mendekat.
Persoalan keanggotaan ganda juga terus berulang. Setiap pemilu, aduan terkait pencatutan nama warga sebagai anggota partai politik kembali mencuat. Tidak sedikit pula warga yang namanya tercantum di lebih dari satu partai dan kerap disebut sebagai “kesalahan teknis”. Padahal, masalah ini berakar dari data lama yang tidak pernah dibersihkan secara berkala. SIPOL telah menyediakan ruang koreksi, namun disiplin partai politik untuk memanfaatkannya masih jauh dari harapan.
Kebijakan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan sepanjang 2025 sejatinya bertujuan memutus siklus buruk tersebut. Dengan pembaruan rutin, potensi konflik kepengurusan, sengketa keanggotaan, hingga gugatan keabsahan partai seharusnya dapat diminimalkan sejak dini. Namun, di lapangan, tidak sedikit partai yang baru bergerak setelah diingatkan berulang kali, sekadar memastikan kolom terisi, bukan memastikan data benar-benar akurat.
Dalam kondisi ini, SIPOL kerap dijadikan kambing hitam. Sistem disebut rumit, akses internet dijadikan alasan, dan keterbatasan sumber daya manusia terus diulang. Kritik tersebut tidak sepenuhnya keliru, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital. Namun, menjadikan kendala teknis sebagai pembenaran atas data yang bertahun-tahun tidak diperbarui adalah bentuk pengingkaran tanggung jawab politik.
Dampak pembiaran data yang tidak mutakhir bukan sekadar persoalan administratif. Banyak sengketa kepemiluan justru berawal dari data yang diabaikan sejak jauh hari. Ketika konflik itu meledak menjelang pemilu, publik kembali disuguhi drama politik yang sebetulnya dapat dicegah dengan disiplin administratif yang konsisten.
Di sisi lain, kebijakan pemutakhiran berkelanjutan juga menuntut konsistensi penyelenggara pemilu. SIPOL tidak boleh berhenti sebagai imbauan normatif. Tanpa evaluasi berkala dan standar kepatuhan yang jelas, sistem ini berisiko menjadi etalase digital yang rapi secara tampilan, tetapi rapuh secara substansi.
Bagi penyelenggara pemilu, SIPOL bukan sekadar instrumen administratif, melainkan cermin kepatuhan dan kesungguhan partai politik dalam merawat demokrasi di luar musim pemilu. Jika pemutakhiran data terus diperlakukan sebagai formalitas musiman yang diabaikan setelah tenggat berlalu, maka yang sesungguhnya dipertaruhkan bukan hanya kualitas data, melainkan kejujuran partai dalam menghormati sistem yang mereka nikmati manfaatnya.
Demokrasi yang berkualitas tidak lahir dari baliho dan retorika, melainkan dari disiplin administratif yang dijalankan secara konsisten, bahkan ketika sorotan publik sedang redup sekalipun.
