Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Sebuah video yang memperlihatkan dugaan penarikan retribusi parkir di kawasan Kantor Otonom oleh oknum masyarakat yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi Papua viral di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Komisi III DPR Papua yang membidangi anggaran dan aset daerah angkat bicara. Wakil Ketua Komisi III,
Giovano Pattipawae, terkait kejadian tersebut selaku mitra telah melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Retribusi pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua untuk mengklarifikasi informasi dalam video tersebut.
“Setelah kami berkoordinasi dengan pihak terkait, disampaikan sampai saat ini belum ada atau tidak ada penarikan retribusi parkir di wilayah tersebut,” ujar Giovani diruang kerjanya, Jumat (27/2/2026).
Vano sapaan akrabnya menegaskan, jika benar terdapat penarikan uang parkir tanpa dasar resmi dan tanpa disertai karcis, maka tindakan tersebut mengarah pada dugaan pungutan liar (pungli).
“Apalagi jika penarikan dilakukan tanpa karcis resmi. Itu patut diduga sebagai pungli,” tegasnya.
Komisi III DPR Papua pun meminta dinas terkait untuk lebih memperhatikan persoalan tersebut agar tidak merugikan dan meresahkan masyarakat.
Menurut Vano, kawasan Otonom kerap dimanfaatkan warga untuk berolahraga pada sore hari setelah jam kerja maupun saat hari libur.
“Setiap sore masyarakat menggunakan lingkungan kantor untuk berolahraga. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang dan menimbulkan keresahan,” tandasnya.
DPR Papua berharap adanya pengawasan yang lebih ketat, serta langkah tegas dari instansi berwenang guna memastikan tidak ada lagi praktik serupa di kemudian hari.
