Ketua Kelompok Khusus DPRP : Perdebatan Harus Berujung Solusi bagi Masyarakat Papua

0
51

Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Ketua Kelompok Khusus DPR Papua Willem Saman Bonay mengajak seluruh wakil rakyat asal Papua untuk menghentikan perdebatan yang berkembang di ruang publik dan mulai mencari solusi bersama demi kepentingan masyarakat Papua.

Willem menilai perbedaan pandangan yang terjadi saat ini seharusnya menjadi ruang untuk saling mengingatkan, sebagaimana filosofi yang hidup dalam budaya rumah adat Papua. Menurutnya, dalam tradisi tersebut perdebatan adalah hal yang biasa, namun harus berujung pada solusi yang baik bagi semua pihak.

Ia menegaskan para wakil rakyat yang dipercaya negara untuk mengurus masyarakat Papua memiliki tanggung jawab besar. Saat ini, kata dia, terdapat sekitar 750 lebih perwakilan Papua yang duduk di lembaga negara, mulai dari DPR RI, DPD RI, DPR Papua hingga DPRK di kabupaten dan kota.

“Jumlah ini adalah kekuatan besar untuk mengubah Papua menjadi lebih baik, khususnya bagi masyarakat adat Papua. Karena itu jangan sampai kita terpecah atau diadu domba,” ujarnya di Jayapura, Jumat (13/3/2026).

Sebagai Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, Willem juga menyatakan kesiapan DPR Papua untuk menjadi tuan rumah pertemuan para wakil rakyat asal Papua, baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang dialog untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang berkembang.

Ia mengingatkan agar momentum keagamaan yang sedang berlangsung dapat menjadi waktu refleksi bagi para pemimpin Papua. Menurutnya, saat umat Muslim menjalankan ibadah puasa menjelang Idulfitri dan umat Kristiani memasuki Minggu sengsara Paska, semangat persaudaraan perlu diperkuat.

“Ini momentum bagi kita semua untuk menahan diri, membuka hati, dan duduk bersama mencari solusi terbaik bagi Papua,” katanya.

Selain itu, Willem juga mendorong adanya penguatan regulasi yang berpihak pada masyarakat adat, khususnya melalui peraturan daerah khusus yang mengakui keberadaan suku-suku asli di Papua. Ia menilai pengakuan hukum terhadap masyarakat adat penting agar mereka memiliki kekuatan untuk mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam di wilayahnya.

Menurutnya, tugas para wakil rakyat adalah memastikan masyarakat adat memiliki perlindungan hukum yang kuat dalam negara.

“Kita bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Jika para pemimpin bersatu dan damai, maka rakyat juga akan merasakan dampak yang baik,” ujarnya.

Ia pun kembali mengajak seluruh pihak menghentikan polemik di media dan lebih memilih dialog terbuka dalam semangat persaudaraan demi masa depan Papua yang lebih baik.