Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Papua melalui Subdit II Ekonomi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Perkembangan Ekonomi Papua Tahun 2026 dan Dampaknya terhadap Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
Kegiatan tersebut menghadirkan pakar ekonomi, pelaku UMKM, akademisi, mahasiswa, serta insan pers untuk membahas berbagai isu ekonomi yang berpengaruh terhadap kondisi keamanan di Papua, khususnya Kota Jayapura. Kegiatan tersebut berlansung di hotel Horison Ultima Entrop, Selasa (23/6/2026).
Kasubdit II Ekonomi Ditintelkam Polda Papua, AKBP Beddu Rahman, mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu ekonomi sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan pemetaan kondisi ekonomi di Papua.
“FGD ini menghadirkan narasumber yang merupakan pakar ekonomi agar para peserta dapat memahami berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi. Sebab, ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan stabilitas keamanan. Jika situasi keamanan tidak terjamin, investor akan sulit masuk dan pertumbuhan ekonomi dapat terhambat,” ujarnya.
Menurut Beddu, keterlibatan pelaku UMKM, wartawan, akademisi, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat dalam diskusi tersebut diharapkan dapat menghasilkan masukan yang konstruktif bagi aparat keamanan dan pemerintah dalam menjaga iklim investasi dan perekonomian daerah.
“Masukan-masukan yang diperoleh akan menjadi acuan dalam melakukan pemetaan dan langkah-langkah strategis yang berkaitan dengan perekonomian. Harapannya, situasi yang kondusif di Papua, khususnya Kota Jayapura, dapat terus terjaga sehingga aktivitas ekonomi berjalan dengan baik dan gangguan keamanan dapat diminimalisir,” katanya.
Sementara itu, narasumber kegiatan, Prof. Dr. Julius Ary Mollet, menilai peran kepolisian saat ini tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga memiliki kontribusi dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, salah satu tantangan utama pembangunan di Papua adalah kemiskinan. Oleh karena itu, berbagai program pemberdayaan ekonomi yang melibatkan masyarakat perlu terus diperkuat agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan.
“Polisi tidak hanya mengurus keamanan, tetapi juga dapat berperan dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Program-program pemerintah yang berkaitan dengan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk kepolisian,” ujarnya.
Julius mencontohkan keterlibatan Polda Papua dalam mendukung pengembangan sektor pertanian, seperti program budidaya jagung yang telah berjalan. Namun, ia menilai upaya tersebut masih perlu diperkuat melalui pemberdayaan masyarakat yang lebih luas.
Ia juga mendorong agar program strategis nasional, seperti penyediaan makanan bergizi gratis, dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat Papua. Menurutnya, kebutuhan bahan baku untuk program tersebut dapat dipenuhi oleh masyarakat lokal melalui pelatihan dan pendampingan yang tepat.
“Program-program seperti penyediaan makanan bergizi gratis membutuhkan banyak bahan pangan. Ini bisa menjadi peluang bagi masyarakat Papua untuk meningkatkan produksi dan pendapatan mereka apabila didukung dengan pelatihan serta pemberdayaan yang berkelanjutan,” katanya.
Lebih lanjut, Julius menegaskan upaya pengembangan ekonomi tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku UMKM, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan efektif.
“Polda tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan agar program-program pemberdayaan ekonomi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua,” pungkasnya.
