Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua, Edward Norman Banua, mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku untuk segera mengevaluasi alokasi bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi Kabupaten Kepulauan Yapen. Desakan itu disampaikan menyusul masih terjadinya antrean panjang kendaraan di Kota Serui akibat terbatasnya pasokan BBM bersubsidi.
Permintaan tersebut disampaikan Edward saat rapat kerja Komisi IV DPR Papua bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku di Jayapura, Kamis (30/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Edward menilai kondisi distribusi BBM di Serui perlu mendapat perhatian khusus, karena berbeda dengan laporan yang menyebut stok BBM di Papua dalam keadaan aman.
Edward mengungkapkan, Kota Serui saat ini hanya memiliki satu SPBU yang melayani penjualan BBM subsidi. Akibatnya, antrean kendaraan hampir selalu terjadi setiap hari dan berdampak pada aktivitas masyarakat.
“Kalau tadi kita banyak membahas kondisi di Jayapura, saya ingin menyampaikan situasi di Serui. Antrean di sana juga terjadi setiap hari,” ujarnya.
Menurut Edward, panjang antrean kendaraan bahkan bisa mencapai sekitar 300 meter hingga meluas ke kawasan sekolah. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas belajar mengajar karena akses jalan di sekitar sekolah ikut dipenuhi kendaraan yang menunggu giliran mengisi BBM.
Politikus NasDem itu, juga mempertanyakan pernyataan Pertamina mengenai ketersediaan stok BBM yang disebut masih mencukupi. Berdasarkan kondisi yang ditemuinya di lapangan, masyarakat di Serui justru harus mengantre sejak pagi, sementara SPBU kerap menghentikan pelayanan pada siang hari karena stok subsidi telah habis.
“Kalau dikatakan stok aman, kenyataannya di Serui masyarakat sudah antre dari pagi, tetapi siang hari SPBU sudah tutup karena BBM subsidi habis,” kata Edward.
Politikus DPR Papua itu kembali menjelaskan SPBU yang berada di pusat Kota Serui hanya melayani penjualan BBM subsidi. Sementara masyarakat yang membutuhkan BBM non-subsidi harus menuju Pertashop, APMS, maupun SPBN yang lokasinya berbeda.
Karena itu, Edward meminta Pertamina segera mengkaji kembali besaran kuota BBM subsidi yang dialokasikan untuk Kabupaten Kepulauan Yapen agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain persoalan distribusi saat ini, Edward mengingatkan adanya potensi peningkatan konsumsi BBM pada paruh kedua tahun 2026.
Menurutnya, berbagai proyek pembangunan infrastruktur mulai berjalan sejak Juli dan diperkirakan akan semakin meningkat hingga akhir tahun, termasuk setelah anggaran perubahan mulai direalisasikan.
Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang infrastruktur, perhubungan, dan pekerjaan umum, Komisi IV DPR Papua memandang kebutuhan BBM akan terus meningkat seiring bertambahnya aktivitas proyek di berbagai daerah.
Edward memperkirakan lonjakan permintaan BBM akan mencapai puncaknya pada November hingga Desember 2026. Oleh sebab itu, dirinya meminta Pertamina menyiapkan langkah antisipasi sejak sekarang agar distribusi BBM tetap lancar dan masyarakat tidak lagi menghadapi antrean panjang.
“Jangan menunggu sampai kebutuhan meningkat. Harus ada antisipasi sejak dini agar pasokan tetap tersedia ketika aktivitas pembangunan memasuki puncaknya,” pungkasnya.
