LPS Perkuat Sinergi Media Tingkatkan Literasi Keuangan di Papua

0
22

Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) III menggelar LPS Media Meet Up Papua 2026 di Jayapura, Rabu (9/9/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan insan media dalam meningkatkan literasi keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Kepala Kantor Perwakilan LPS III, Fuad Zaen, mengatakan media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi mengenai program penjaminan simpanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Papua.

Menurut Fuad, pemberitaan yang akurat, edukatif dan berimbang sangat dibutuhkan di tengah derasnya arus informasi, terutama dalam menyampaikan isu-isu terkait perbankan dan sistem keuangan.

“Di tengah derasnya arus informasi, jurnalisme yang berkualitas sangat penting, khususnya terkait isu perbankan, karena kepercayaan publik merupakan fondasi stabilitas sistem keuangan,” ujar Fuad.

Faud menilai, media dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi keuangan melalui pemberitaan yang mudah dipahami sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap industri perbankan.

Sementara itu, Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS III, Prayitno Amigoro, dalam paparannya menjelaskan cakupan penjaminan simpanan LPS di Papua yang tercatat berada di atas angka nasional.

Hingga 31 Juli 2026, LPS telah menjamin penuh 99,95 persen dari total 716,76 juta rekening nasabah di seluruh Indonesia.

Di wilayah Papua I, yang mencakup Kota Jayapura, sebanyak 99,96 persen dari 4,49 juta rekening nasabah dijamin penuh oleh LPS. Sementara di wilayah Papua II, sebanyak 99,97 persen dari 2,10 juta rekening nasabah juga dijamin penuh.

Prayitno menegaskan, LPS menjamin simpanan hingga Rp2 miliar untuk setiap nasabah pada satu bank. Namun, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar simpanan dinyatakan layak dibayar.

“LPS menjamin simpanan hingga Rp2 miliar per nasabah per bank. Namun, masyarakat juga perlu memperhatikan kriteria simpanan layak bayar atau Syarat 3T,” jelasnya.

Syarat tersebut meliputi simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga yang diterima tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS, serta nasabah tidak terindikasi atau terbukti melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian bank.

Selain membahas penjaminan simpanan, kegiatan tersebut juga menghadirkan Founder Teras Sehati Coffee Lab, Indra Thamrin, dalam sesi berbagi pengalaman mengenai pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Indra menceritakan pengalamannya merintis usaha kedai kopi dari teras rumah dengan modal terbatas hingga mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.

Menurutnya, kemampuan beradaptasi menjadi salah satu kunci keberlangsungan usaha, termasuk dengan memanfaatkan platform digital untuk promosi, khususnya ketika pandemi Covid-19.

Indra juga mengingatkan pelaku UMKM agar tidak hanya berfokus pada omzet, tetapi memahami kondisi keuangan usaha secara menyeluruh.

“Banyak pengusaha hanya melihat hasil penjualan bulanan tanpa mengetahui seberapa besar keuntungannya. Akibatnya, sering terjadi kebocoran dana dan berujung pada kerugian, padahal usahanya terlihat ramai,” katanya.

Indra menekankan, pentingnya pembukuan dan pengelolaan arus kas melalui pembagian tiga pos keuangan, yakni rekening operasional untuk penghasilan harian, rekening profit untuk pengembangan usaha, serta dana darurat sebesar 20 persen dari profit bulan sebelumnya untuk mengantisipasi kebutuhan tidak terduga.

Pengelolaan keuangan yang baik, kata Indra, menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan UMKM.

Melalui kegiatan Media Meet Up tersebut, LPS berharap sinergi dengan insan media dapat terus diperkuat sehingga edukasi mengenai literasi keuangan dan program penjaminan simpanan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penjaminan simpanan diharapkan turut memperkuat kepercayaan terhadap industri perbankan, mendukung stabilitas sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.