Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menargetkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 dapat diselesaikan dan disahkan paling lambat 29 September 2026.
Demikian hal tersebut disampaikan Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (22/9/2026).
Denny Bonai menjelaska, pihaknya telah menerima materi APBD Perubahan dari Pemerintah Provinsi Papua pada Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, setelah menerima materi tersebut, DPR Papua langsung menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan tahapan pembahasan.
“Mulai hari ini dan besok kami panggil mitra untuk kami lanjut ke paripurna. Kami targetkan tanggal 29 September sudah selesai dan disahkan. Ketentuannya tidak boleh lebih dari 30 September,” tegas Denny Bonai.
Denny Bonai menuturkan, pembahasan APBD Perubahan akan difokuskan pada evaluasi penyerapan anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dinas yang tingkat penyerapannya masih rendah.
DPR Papua, kata dia, perlu mengetahui penyebab rendahnya penyerapan sebelum menentukan kebijakan terhadap anggaran pada APBD Perubahan.
“Kita kembali melihat kekurangan-kekurangan dari dinas-dinas. Kita lebih fokus kepada dinas-dinas yang penyerapannya kurang. Kalau kurang, itu dievaluasi, karena anggaran induk saja penyerapannya masih kurang,” terangnya.
Denny Bonai mengatakan, proses evaluasi akan dilakukan melalui rapat komisi bersama mitra kerja masing-masing. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua.
Pemanggilan mitra kerja dijadwalkan berlangsung mulai Selasa hingga Rabu (23/9/2026). DPR Papua kemudian menjadwalkan tahapan berikutnya, termasuk penandatanganan KUA-PPAS dan pembahasan lanjutan.
Denny Bonai menambahkan, DPR Papua juga akan meminta penjelasan langsung dari setiap OPD terkait kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran masih minim.
Menurut Denny, langkah tersebut penting agar pembahasan APBD Perubahan tidak sekadar menambah anggaran, tetapi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pelaksanaan program.
“Setelah komisi memanggil mitra, baru kita tahu kendalanya kenapa. Dari situ komisi melaporkan kepada pimpinan Banggar, sehingga kita bisa mengetahui kondisi sebenarnya,” jelasnya.
Selain membahas APBD Perubahan 2026, DPR Papua juga mulai mempersiapkan pembahasan APBD 2027 yang akan berjalan secara paralel.
Denny berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga APBD Perubahan 2026 dapat disahkan pada 29 September sebelum dokumen tersebut dibawa ke Jakarta untuk proses selanjutnya.
