Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Ketua Komisi III DPR Papua, Yopi Inggratubun, menegaskan pentingnya ketelitian tim anggaran eksekutif dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Ia meminta agar seluruh program yang direncanakan benar-benar mengacu pada visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Papua, sebagai bentuk komitmen terhadap janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Meski hingga kini KUA-PPAS belum diterima DPR Papua, Yopi berharap proses penyusunan anggaran tetap memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah.
“Tim anggaran eksekutif, harus jeli melihat visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. Ada skala pemerintahan yang harus dijawab karena itu bagian dari komitmen politik,” ujarnya kepada awak media, Senin (17/11/2025).
Menurut Yopi, penyusunan RAPBD harus mampu menyentuh kebutuhan masyarakat yang selama ini menjadi aspirasi utama dalam visi-misi kepala daerah.
Ia menekankan, program prioritas harus tercermin dalam postur APBD serta memenuhi unsur kebijakan politik yang telah dikampanyekan oleh kepala daerah.
“Kita ingin rancangan APBD ini dianalisis secara benar, diprogramkan secara baik, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Yopi juga memberikan apresiasi kepada gubernur Papua, yang dinilainya bergerak cepat menjalin komunikasi politik dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait setelah dilantik. Langkah tersebut dianggap penting untuk mendorong percepatan pembangunan, terutama pada program-program yang selama ini belum tersentuh.
Ia menilai, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar kebutuhan pembangunan dapat terbagi dengan jelas. Program yang menjadi kewenangan pusat dan daerah harus diselaraskan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
“Gubernur dan wakil gubernur telah berusaha mengatasi ketertinggalan Papua melalui komunikasi politik dengan pemerintah pusat. Ini harus kita apresiasi karena sejalan dengan visi-misi yang mereka sampaikan sejak masa kampanye,” terangnya.
Yopi berharap agar program-program yang sempat tersendat dapat segera diselesaikan sehingga realisasi anggaran di akhir tahun tidak kembali menimbulkan persoalan.
“Ia meminta, eksekutif bekerja lebih efektif dan responsif dalam menyusun RAPBD 2026. Agar sesuai dengan harapan masyarakat Papua,” pungkasnya.
