Jayapura, BPT.com, – Guna menuju Program Satu Data Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Papua, menggelar rakor pengelolaan data di Jayapura, Kamis (11/11/2021).
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Papua, Muhammad Musa’ad mengatakan, rakor ini merupakan implementasi salah satu misi Gubernur Papua Lukas Enembe, yakni Pemprov Papua telah membesut program Satu Data yangt disebut “Paitua” atau Papua Integrasi Satu Data.
Musa’ad menjelaskan, “Paitua” sendiri adalah sebuah portal yang memuat data-data pembangunan yang terdiri dari data geospasial dan data aspasial, baik data ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang didasari peraturan Gubernur Papua.
“Jadi program Paitua ini regulasinya sementara dalam proses finalisasi dan Pemprov Papua terus berkomitmen untuk mewujudkan Satu Data Indonesia. Dan ini akan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses,” ungkap Musa’ad
Musa’ad pun optimistis, Bappeda Provinsi Papua mampu memfasilitasi kabupate/kota dalam pembentukan forum data yang akan lebih memperkaya ketersediaan data di provinsi ujung Timur Indonesia ini.
“Karena data ini sangat penting sehingga harus dikonsolidasikan dengan baik. Kami tentu berharap data yang keluar harus data yang sudah terkonsolidasi, jadi tidak ada lagi perbedaan dari setiap lembaga/institusi yang ada di Papua,” harap Musa’ad.
Sementara Ketua Bappeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo mengungkapkan, jika dahulu dalam proses menghimpun data dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang panjang. Namun, kini di era digitalisasi (tekonologi), pengumpulan data tidak lagi menjadi sebuah masalah.
“Jadi semua orang harus memanfaatkan teknologi yang ada lalu kita ingin mendapatkan data yang valid, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Itu akan sangat membantu pemerintah daerah dan juga seperti yang diinginkan masyarakat,” ujar Walilo.
Sebab itu, lanjut Walilo, Papua Satu Data ini secara berjenjang diamanatkan haarus dilaksanakan dengan baik.
“Kita menyiapkan data dan orang lain membutuhkan data, jadi kita tidak bisa kasih data yang tidak valid atau manual karena sudah bukan jamannya lagi. Makanya ketika orang minta data, ya kita sampaikan secara online. Namun kita tetap melihat kebutuhan dari mendapatkan data itu untuk apa. Itu harus sesuai izin pimpinan, kalau hanya data biasa, ya kapan saja kita bisa kasih,” tandas Walilo. (Redaksi BPT)
