Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Pemerintah Provinsi Papua berencana merelokasi aktivitas bongkar muat peti kemas dari Pelabuhan Jayapura ke Pelabuhan Depapre, Kabupaten Jayapura. Langkah ini dilakukan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta memperkuat perekonomian masyarakat, sekaligus mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Jayapura.
Rencana tersebut disampaikan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, saat meninjau Pelabuhan Depapre pada Senin (1/12/2025) siang. Gubernur Fakhri memastikan mulai tahun 2026, seluruh kegiatan bongkar muat peti kemas akan dialihkan ke Depapre.
“Tahun depan pastinya kegiatan bongkar muat sudah di sini. Apalagi lokasi ini cukup besar,” ujar Gubernur Fakhiri.
Menurutnya, Depapre memiliki lokasi strategis sebagai pusat bongkar muat. Selain menambah PAD, pemindahan ini juga menjawab keluhan warga terkait kendaraan kontainer yang kerap menimbulkan kemacetan di Kota Jayapura.
“Bongkar muat di Jayapura cukup mengganggu kenyamanan berlalu lintas, dan itu sering dikeluhkan pengguna jalan,” jelasnya.
Gubernur Fakhiri menambahkan, pemerintah akan menyiapkan fasilitas pendukung dan akses jalan khusus bagi kendaraan kontainer. Ia telah meminta Dinas PUPR untuk menangani akses jalan tersebut, serta Dinas Perhubungan untuk menyiapkan sarana pendukung lainnya.
Selain relokasi pelabuhan kontainer, Pemprov Papua juga berencana membangun dermaga perikanan di Distrik Depapre. Pembangunan ini ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir sekaligus menambah pendapatan daerah.
Namun demikian, Gubernur Fakhiri menekankan pentingnya dukungan masyarakat setempat, terutama terkait penggunaan lahan, agar tidak terjadi aksi pemalangan.
“Pembangunan ini selain meningkatkan pendapatan daerah, masyarakat juga akan merasakan langsung dampaknya. Kami akan bangun dan rancang untuk tahun depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Papua, Robert Awi, memastikan pembangunan jalan khusus kontainer akan kembali dilanjutkan.
“Dulu sudah ada jalan khusus kontainer, namun tidak dilanjutkan. Sekarang kami akan lanjutkan sesuai petunjuk dari Pak Gubernur,” ujarnya.
Awi menambahkan pihaknya sedang menyiapkan desain dan perencanaan jalur tersebut, termasuk melakukan komunikasi dengan pemilik hak ulayat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
