Jayapura,Beritapapuaterkini.com – Warga BTN Puskopat RT 02/RW 16, Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, mengeluhkan sulitnya mendapatkan minyak tanah serta berkurangnya durasi aliran air bersih di lingkungan mereka.
Keluhan tersebut disampaikan warga saat Anggota DPR Papua, Yacob Ingratubun, melaksanakan kegiatan reses tahap II di BTN Puskopat, Jumat (28/8/2026).
Ketua RT 02/RW 16, Yeyen Mustari, mengatakan kelangkaan minyak tanah menjadi salah satu persoalan yang cukup dirasakan masyarakat. Warga harus mencari ke sejumlah tempat untuk mendapatkan minyak tanah, bahkan ketika tersedia, harganya dinilai cukup mahal.
“Orang di sini mencari minyak tanah susah. Kadang kalau sudah dapat, harganya juga mahal. Di kompleks ini biasanya ada dua tempat yang menjual, tetapi juga tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Yeyen.
Menurut Yeyen, meski persoalan minyak tanah masih menjadi keluhan warga, sejumlah pelayanan dasar lainnya di lingkungan tersebut tetap berjalan. Pembangunan pagar kompleks juga masih berlangsung, sementara pasokan air dari PDAM di wilayah RW 16 masih tersedia sesuai jadwal, namun diurasi waktu mengalirnya yang kurang.

Keluhan serupa disampaikan warga BTN Puskopat Baru, Dessy, yang menyoroti berkurangnya durasi aliran air bersih. Dessy mengatakan, sebelumnya air PDAM dapat mengalir hingga sekitar empat jam, namun kini hanya sekitar satu setengah jam dalam satu kali pengaliran.
“Kami berharap waktu aliran air ditambah. Dulu bisa sampai empat jam, sekarang hanya sekitar satu setengah jam. Karena air kurang, kami terpaksa harus membeli. Padahal pembayaran air kami rutin,” ujar Dessy.
Selain minyak tanah dan air bersih, warga juga menyampaikan persoalan keamanan dan kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil. Masyarakat turut menyoroti keberadaan layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Grab dan Maxim yang dinilai berdampak terhadap pendapatan pengemudi ojek lingkungan.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Yacob Ingratubun mengatakan reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk turun langsung ke tengah masyarakat dan melihat kondisi warga secara nyata.
“Kalau kita sering terjun ke masyarakat, kita bisa memahami dan mengerti secara nyata masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam kegiatan reses kedua ini, banyak persoalan yang disampaikan masyarakat,” kata Yacob.
Ia menjelaskan, sejumlah persoalan yang disampaikan warga membutuhkan perhatian pemerintah, baik Pemerintah Kota Jayapura maupun Pemerintah Provinsi Papua. Salah satunya adalah masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Menurut Yacob, masyarakat juga mengeluhkan kondisi ekonomi yang belum stabil. Perputaran uang di tengah masyarakat dinilai tidak menentu sehingga turut memengaruhi aktivitas ekonomi warga.
“Termasuk ada persoalan monopoli terkait transportasi, seperti Grab dan Maxim, sehingga ojek-ojek lingkungan banyak yang mati,” ujarnya.
Terkait pelayanan air bersih, Yacob mengatakan masyarakat mengeluhkan semakin pendeknya durasi pengaliran air. Jika sebelumnya air dapat mengalir selama beberapa jam, kini warga mengaku hanya mendapatkan pasokan sekitar satu hingga satu setengah jam pada jadwal tertentu.
Warga, kata dia, berharap meskipun distribusi air belum dapat dilakukan setiap hari, durasi pengaliran dapat diperpanjang atau frekuensinya ditambah agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi.
“Kalau hanya dua kali dalam seminggu, masyarakat meminta waktunya diperpanjang. Atau paling tidak seminggu tiga kali,” katanya.

Persoalan minyak tanah juga menjadi perhatian Yacob. Ia mengatakan warga mengeluhkan sulitnya memperoleh minyak tanah serta tingginya harga di tingkat pengecer.
Yacob menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses akan diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan perhatian dan evaluasi dalam menentukan kebijakan.
“Pada prinsipnya, kita hanya meneruskan apa yang disampaikan masyarakat. Termasuk masalah minyak tanah yang sekarang sulit didapat. Ini menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi, untuk menjawab aspirasi masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Ia berharap aspirasi masyarakat tidak berhenti pada penyampaian dalam forum reses, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dasar dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Masyarakat BTN Puskopat pun berharap persoalan air bersih, ketersediaan minyak tanah, keamanan, ekonomi, serta transportasi dapat segera mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.























































































